Majelis hakim yang dipimpin Artha Theresia menghukum mantan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana dengan pidana penjara selama 10 tahun. "Majelis menghukum terdakwa dengan pidana denda Rp500 juta subsidair satu tahun kurungan," kata Artha saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (19/8).
Artha menyatakan Sutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu primair, Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 Tahun 2001 (UU Tipikor) dan dakwaan kedua lebih subsidair, Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Sutan dianggap terbukti menerima uang AS$140 ribu dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Waryono Karno, menerima uang AS$200 ribu dari Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, serta menerima satu unit tanah dan bangunan di Jl Kenanga Raya No.87 Tanjungsari, Kota Medan, dari Komisaris PT SAM Mitra Mandiri Saleh Abdul Malik.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menguraikan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta bahwa Sutan dahulu menjabat sebagai Ketua Komisi VII DPR yang bermitra dengan Kementerian ESDM.
Hakim anggota Syaiful Arif mengungkapkan, pada 27 Mei 2013, sehari sebelum rapat kerja (Raker) pembahasan dan penetapan asumsi dasar migas APBN-P tahun 2013, Sutan menelepon Waryono. Dalam pembicaraan telepon, Sutan dan Waryono bersepakat untuk bertemu di Restauran Edogin Hotel Mulia, Senayan, Jakarta.
Setelah menerima telepon dari Sutan, Waryono meminta stafnya Didi Dwi Sutrisnohadi dan Ego Syahrial untuk ikut mendampingi dengan menyatakan, "Ini tugas khusus". Sesampainya di Restauran Edogin Hotel Mulia, Waryono, Didi, dan Ego bersama-sama menemui Sutan. Saat itu, Sutan didampingi oleh Muhammad Iqbal.
Syaiful membeberkan, dalam pertemuan tersebut, Sutan membicarakan tentang tiga bahan rapat kerja antara Kementerian ESDM dan Komisi VII yang akan diadakan pada keesokan harinya, 28 Mei 2013. Tiga bahan rapat itu mengenai pembahasan dan penetapan asumsi dasar migas, subsidi listrik, dan pengantar RKA-KL APBN-P 2013.
"Waryono meminta kepada terdakwa selaku pimpinan rapat komisi untuk melancarkan pembahasan dan mengawal Raker, sehingga dapat 'diatur'. Terdakwa menyanggupi dengan mengatakan akan mengendalikan Raker. Terdakwa juga mengatakan, 'Nanti kalau ada apa-apa, bisa kontak orang saya, Iryanto Muchyi'," ujarnya.
Menjelang Raker, lanjut Syaiful, Waryono memerintahkan Didi menyiapkan dana untuk Komisi VII DPR. Lantaran merasa bukan tugas pokok dan fungsinya, Didik menyatakan tak sanggup. Mendengar jawaban Didi, Waryono lalu meminta Didi menelepon Hardiono (orang SKK Migas). Setelah mendapatkan nomor telepon Hardiono dari sekretariat, Didi menghubungi Hardiono. Ketika telepon tersambung, Didi menyerahkan telepon kepada Waryono.
Menurut Syaiful, Waryono meminta bantuan dana untuk diberikan kepada Komisi VII DPR. Di tempat terpisah, Rudi Rubiandini menyuruh Tri Kusuma Lidya menyerahkan paper bag silver bergambar BP Migas kepada Waryono melalui Hardiono. Sesampainya di Kementerian ESDM, Hardiono bertemu Waryono di ruang kerjanya lalu menyerahkan paper bag berisi uang AS$140 ribu kepada Didi dan Asep Permana di ruang rapat kecil.
Syaiful menyatakan, sesuai rincian yang dibuat Waryono, empat pimpinan Komisi VII masing-masing diberikan uang sejumlah AS$7500 dengan amplop kode “P”, 43 anggota Komisi VII masing-masing diberikan uang AS$2500 dengan amplop kode “A”, dan Sekretariat Komisi VII diberikan uang AS$2500 dengan amplop kode “S”. Menindaklanjuti perintah Waryono, sambung Syaiful, Didi menelepon Iryanto Muchyi untuk memberi tahu ada sesuatu yang mau disampaikan kepada Sutan.
Saat Iryanto datang ke kantor Sekjen Kementerian ESDM, Didi menyerahkan paper bag berisi amplop-amplop. Kemudian, Iryanto menelepon Iqbal memberi tahu ada titipan untuk Sutan dan menyerahkan uang sambil menjelaskan kode yang tertulis di amplop. Iryanto juga menelepon Sutan dengan mengatakan, 'Pak Sutan, sudah saya kasih ke Iqbal' dan dijawab 'O.. Iya'. Ketika akan menyerahkan, Sutan berbisik, “Jangan di sini, nanti dilihat orang. Bawa ke mobil, sana simpan di mobil.”
Syaiful berpendapat, meski penyerahan uang tidak dilakukan secara langsung, tetapi telah terbukti terjadi perpindahan uang dari Waryono kepada Sutan melalui Didi, Irianto, Iqbal, dan Casmadi.
Selain terbukti menerima uang dari Waryono, Hakim anggota Ugo mengatakan, Sutan juga terbukti menerima uang AS$200 ribu dari Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, serta menerima sebidang tanah dan bangunan di Jl. Kenanga Raya No.87, Tanjungsari, Kota Medan dari Komisaris PT SAM Mitra Mandiri Saleh Abdul Malik.
Sutan menerima uang AS$200 ribu dari Rudi melalui Tri Yulianto di Toko Buah All Fresh, MT Haryono, Jakarta. Sementara, tanah dan bangunan di Jl Kenanga Raya No.87, Tanjungsari, Kota Medan itu diterima Sutan melalui istrinya, Unung Rusyatie saat Sutan akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara tahun 2012.
Majelis menilai, hal yang memberatkan adalah perbuatan Sutan bertentangan dengan slogan antikorupsi yang selalu dia didengung-dengungkan, serta sikap Sutan di persidangan tidak mencerimkan mantan anggota DPR yang terhormat.
Menanggapi vonis majelis, Sutan dan tim pengacaranya akan mengajukan banding. Sutan merasa pengadilan tak lebih hanya panggung sandiwara. Ia menilai majelis sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang muncul di persidangan. Majelis juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, ahli, dan nota pembelaannya.
"Kan kami dikasih angin segar waktu itu, katanya praperadilan akan dipertimbangkan. Tapi, tidak satu pun yang diungkapkan. Saksi, ahli, tidak ada (yang dipertimbangkan). Pledoi sama sekali tidak dianggap. Semua hampir 70 persen saya dengar copy paste dari tuntutan. Hampir tidak ada apa-apanya. Terus terang saja, harus kami lawan. Kami harus banding," tandasnya.
