Syahril Sabirin, Gubernur Bank Indonesia nonaktif, diperiksa kembali untuk ketiga kalinya pada masa perpanjangan penahanannya yang ketiga, yang akan berakhir pada 19 September 2000. Pemeriksaan Syahril pada Selasa (12/9) ini berlangsung dari pukul 10.30 hingga 14.30.
Pada pemeriksaan kali ini Syahril Sabirin diperiksa oleh jaksa penyidik Yan Mere dan Harry Harsono. Ada tujuh pertanyaan diajukan kepada Syahril seputar prosedur kerja dan kebijakan-kebijakan di dewan gubernur. Saat diperiksa, Syahril didampingi oleh penasehat hukumnya, Mohammad Assegaf dan Sulistio.
Menurut Sulistio, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan jaksa pada pemeriksaan kali ini baru menyangkut masalah prosedur kerja dan kebijakan-kebijakan di dalam dewan gubernur. Pemeriksaan itu belum menyangkut substansi perkara yang dapat mendakwakan Syahril Sabirin. Oleh karena itu, ia belum yakin bahwa jaksa penyidik dapat mendakwakan Syahril sebagai terdakwa dalam kasus Bank Bali.
Sulistio juga menambahkan bahwa dalam waktu dekat ini kliennya akan mengajukan gugatan perdata terhadap Jaksa Agung Marzuki Darusman. Namun bukan menyangkut masalah penahanan Syahril oleh Kejaksaan, melainkan latar belakang terjadinya penahanan.
Mengikuti Joko S Tjandra
Dasar pengajuan gugatan adalah Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum dari Jaksa Agung yang sebelumnya telah melakukan tekanan-tekanan agar Syahril mundur dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. "Sampai pada akhirnya Syahril tidak mundur dan dijadikan tersangka dalam kasus Bank Bali," ujar Sulistio.
Menurut Pasal 1365 KUH Perdata: "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."
Sementara itu Mohammad Assegaf mengatakan bahwa sejak diputus lepasnya Joko S. Tjandra, maka tersangka-tersangka lain termasuk Syahril tidak dapat lagi diajukan sebagai terdakwa dalam kasus yang sama. Menurutnya, dalam pertimbangan hakim yang memeriksa, tidak ada unsur pidana dalam perkara kasus Bank Bali.
Assegaf menambahkan, tuduhan jaksa yang mengaitkan Syahril dengan pertemuan padal 11 Februari 2000 yang pada akhirnya mempengaruhi otoritas moneter untuk mencairkan klaim Bank Bali ternyata tidak pernah terbukti. "Itu bisa dilihat pada saat persidangan Joko S. Tjandra," ungkap Assegaf.
Assegaf menegaskan, untuk kasus Bank Bali, kliennya tidak dapat dipersalahkan karena memang pencairan tersebut didasarkan atas surat dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada Bank Indonesia untuk mencairkan klaim Bank Bali.
















