Menyesalkan
Sementara itu, mantan anggota TPF Munir Asmara Nababan menyesalkan sikap Presiden SBY yang menolak pembentukan tim pencari fakta baru untuk menyelidiki konspirasi yang disebutkan majelis hakim PN Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya.
Asmara menepis anggapan bahwa tim semacam TPF Munir akan menghabiskan anggaran. Berdasarkan pengalaman TPF Munir, dana yang dikeluarkan jauh lebih sedikit dibanding TPF sejenis untuk perkara lain. Selama menjalankan tugas, TPF Munir menghabiskan dana sekitar Rp500 juta. Itu pun baru cair setelah tim menyelesaikan tugas atau dibubarkan.
Mantan Sekjen Komnas HAM ini juga menepis TPF Munir tidak banyak membantu dalam proses penyidikan. Asmara mengatakan bahwa kasus pemalsuan surat yang akhirnya menjerat Pollycarpus adalah hasil temuan TPF. Demikian pula salinan percakapan telepon antara Pollycarpus dengan telepon genggam milik Muchdi PR.
Kepastian tidak adanya TPF baru yang akan dibentuk terungkap usai pertemuan Ketua DPR Agung Laksono dengan Presiden SBY, Jum'at pekan lalu (23/12). Seperti disampaikan Agung kepada wartawan, Presiden lebih menginginkan lembaga pengeka hukum yang ada dimaksimalkan. Jika terlalu banyak lembaga ad hoc yang dibentuk, seolah tidak ada kepercayaan kepada lembaga penegak hukum yang ada. Kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut, Mahkamah Agung sebagai pemutus, itu yang benar, kata Agung.
