Tan Kian diseret Kejaksan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana PT Asabri yang ditaksir merugikan keuangan negara Rp410 miliar. Dua orang tersangka lainnya, pengusaha Henry Leo dan mantan Direktur Utama PT Asabri Mayjend (Purn) Subarda Midjaja kini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Bambang Hartono memaparkan, Tan Kian sebenarnya sudah kelewat berbaik hati. Bak filantropis sejati, Tan Kian mengembalikan uang senilai AS$13 juta walaupun uang itu, menurut Bambang, hak kliennya. Seperti diketahui, duit itu merupakan pembayaran Henry Leo dalam pembelian Plaza Mutiara, gedung milik Tan Kian. Uang itu adalah pembayaran tahap pertama dalam transaksi jual beli Plaza Mutiara dengan Henry Leo pada 1996. Tan Kian kan tidak tahu uang pembayaran itu hasil dari korupsi atau bukan, ujarnya.
Kejaksaan menduga, Tan Kian bersama-sama dengan Henry Leo telah memanfaatkan uang Asabri yang berujung pada kredit macet di BII dalam proses pembayaran jual-beli gedung Plaza Mutiara. Dengan bekal personal garansi dari Henry Leo bersama istrinya, Tan Kian rela menjaminkan Gedung Plaza Mutiara miliknya pada Bank BII guna mendapat kucuran kredit sebesar AS$12,9 juta. Kredit diatasnamakan PT Cakrawala Karya Buana, sebuah perusahaan di mana Leo duduk sebagai Direktur Utama plus penguasa saham mayoritas, dan Tan Kian sebagai komisaris yang hanya menguasai 1 persen sahamnya saja. Uang kredit digunakan Henry untuk membayar pelunasan pembelian gedung plaza Mutiara milik Tan Kian.
Baru membayar 9 dari seharusnya 11 cicilan, kredit di BII dinyatakan macet. Plaza Mutiara dikuasai Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Setelah pelepasan aset BPPN, entah bagaimana ceritanya, Gedung Plaza Mutiara itu dikuasai kembali oleh Tan Kian.
Menurut Bambang, dalam transaksi jual beli Plaza Mutiara dan pengucuran kredit itu, negara tidak dirugikan sama sekali karena uang yang diduga dari hasil korupsi sudah dikembalikan. Kredit macet juga sudah kembali 100 persen melalui pelepasan aset itu. Lalu kenapa Tan Kian rela merugi? Kata Tan Kian, uang itu untuk kesejahteraan prajurit, ujar Bambang.
Perjanjian jual beli Plaza Mutiara antara Leo dengan Tan Kian sendiri sudah dibatalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan perkara nomor 1078/PDT.G/2007/PN.JKT.SEL yang dijatuhkan tanpa kehadiran Henry (verstek) pada 7 September 2007. Atas putusan itu, Henry mengajukan perlawanan (verset).
Diskriminatif
Kuasa Hukum Henry, J. Albab Setiawan menyayangkan tindakan Kejaksaan yang terkesan pilih kasih. Pengembalian uang kan tidak menghapus delik pidana, ujarnya. Kalau terhadap orang yang bisa bayar lalu bisa bebas dari penahanan, lanjutnya, Orang yang sekarang di Rutan (rumah tahanan, red) Kejaksaan Agung bisa keluar semua itu. Ini kan tindakan yang diskriminatif.
Albab mengatakan, gedung Plaza Mutiara sekarang ini mestinya berstatus milik PT Cakrawala Karya Buana yang semua sahamnya kini dijaminkan pada Yayasan Kesejahteraan Perumahan Prajurit (YKPP). Dengan sendirinya, lanjut Albab, Penyelesaian pengembalian dana itu pada YKPP, bukan pada Kejaksaan.
Dipaparkan Albab, setelah terjadinya kredit macet di BII, antara Leo dan Tan Kian membikin perjanjian yang intinya menyatakan Tan Kian lewat PT Birama Sakti bersedia menanggung hutang macet itu dengan kompensasi konversi kepemilikan saham Tan Kian di PT Cakrawala Karya Buana dari semula 1 persen dinaikkan menjadi 17,6 persen.
Pengembalian uang pada Asabri itu, lanjut Albab, sudah salah kaprah. Dia mengatakan, tidak ada hubungan hukum antara Henry Leo dan PT Cakrawala Karya Buana dengan Asabri. Yang ada hubungannya adalah dengan BPKPP (Badan Pengelola Kesejahteraan Perumahan Prajurit). Ini yang terungkap di Pengadilan Jakarta Timur, terangnya. Dengan demikian, uang AS$13 juta itu adalah uang PT Cakrawala Karya Buana untuk menyelesaikan kewajiban terhadap BPKPP (kini YKPP,-red).
Albab mengatakan, sempat terjadi perubahan akta perjanjian antara Henry dengan BPKPP. Akta 16 menyebutkan, PT Asabri menempatkan dana pada PT Cakrawala Karya Buana. Dalam Akta 30 yang direvisi kemudian, dana tersebut bukan berbentuk penempatan tapi berganti jadi hutang lantaran diketahui kemudian dana itu bukan dana Asabri melainkan milik BPKPP.
Angka Rp410 Miliar itu, lanjut Albab, hingga sekarang juga masih dipertanyakan asal muasalnya. Padahal selama ini Leo telah menyetor sejumlah pembayaran ke YKPP. Yang harus diperhatikan, kata Albab, ada klausula dalam akta yang menyebutkan dana Rp410 miliar itu harus dilakukan audit terlebih dulu oleh akuntan independen pilihan kedua belah pihak. Audit itu sampai sekarang belum pernah terjadi. Kenapa bisa begitu? tanya sendiri sama Departemen Pertahanan, cetusnya.
Saya datang sebagai warganegara, memenuhi panggilan Kejaksaan Agung, ujar Tan Kian di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Senin awal pekan lalu. Sehari kemudian, Taipan terkaya peringkat 10 versi Forbes 2007 itu mengembalikan uang senilai AS$13 juta ke rekening Kejaksaan Agung di BRI cabang Kebayoran Baru, Jakarta.
Setelah sempat tiga kali beturut-turut mangkir dari panggilan Kejaksaan, Tan Kian menyerahkan diri ke Kejaksaan Agung didampingi dua pengacaranya, Denny Kailimang dan Bambang Hartono. Ia mangkir dengan alasan kesibukan mengurusi bisnis di Hongkong lalu mendadak stress yang memaksa dirinya harus menjalani perawatan di Negeri Singa.
Dengan pengembalian uang yang diduga dari hasil korupsi itu, Kailimang berharap Kejaksaan Agung menepati janji untuk tidak menahan kliennya, sekaligus memberikan proteksi dari persoalan perdata yang mungkin timbul dengan Henry Leo. Sebelumnya Kejaksaan memang menjanjikan bakal menahan Tan Kian jika tidak bersedia mengembalikan uang yang ia terima dari Leo.
Kejaksaan memenuhi janji untuk tidak menahan Tan Kian. Begitu usai diperiksa, ia melenggang bebas dari Gedung Bundar. Direktur Penuntutan pada Jampidsus, Salman Maryadi mengatakan, Kejaksaan menghargai pengembalian dari Tan Kian. Setidaknya Kejaksaan berhasil mengembalikan uang prajurit Rp120 miliar. Itu jumlah yang besar, ujar Salman yang juga Ketua Tim Penyidik Dugaan Korupsi Dana PT Asabri itu.
Tetapi soal memberi proteksi kepada Tan Kian dari kemungkinan gugatan perdata, tampaknya sulit dipenuhi Kejaksaan. Salman memastikan tidak ada kompensasi semacam itu, dan tak mau tahu urusan perdata Tan dengan Henry Leo. Mantan Kajari Jakarta Pusat ini malah memastikan perkara korupsinya akan jalan terus. Tidak ada kompensasi. Proses pidana tetap akan diteruskan, ujarnya.
