Tanggapi Survei LSI, Ketua DPR: Revisi KUHAP Belum Resmi Dibahas
Terbaru

Tanggapi Survei LSI, Ketua DPR: Revisi KUHAP Belum Resmi Dibahas

Menunjukkan rendahnya awareness terhadap pembahasan perubahan KUHAP. Komisi III DPR sudah mengundang berbagai pihak untuk memberi masukan.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Ketua DPR, Puan Maharani saat pidato kenegaraan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT RI Ke-79 di Gedung Kompleks MPR/DPR, Jumat (16/8/2024). Foto: RES
Ketua DPR, Puan Maharani saat pidato kenegaraan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT RI Ke-79 di Gedung Kompleks MPR/DPR, Jumat (16/8/2024). Foto: RES

Publik menyoroti proses pembahasan revisi UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaga Survei Indonesia (LSI), secara khusus menggelar survei mengenai isu revisi KUHAP. Survei yang dilakukan lewat telepon kepada responden di berbagai daerah ini ditujukan untuk menangkap aspirasi dan pandangan masyarakat mengenai sejumlah aspek penting dalam revisi KUHAP.

Salah satu hasil survei menunjukkan 70.3 persen responden tidak mengetahui pembahasan revisi KUHAP sedang berlangsung di DPR. “Hanya sekitar 29.7 persen tahu saat ini pemerintah dan DPR sedang membahas perubahan KUHAP,” begitu sebagian kutipan rilis laporan survei yang diterima, Senin (14/04/2025).

Dari hasil survei itu LSI menyimpulkan sejumlah hal antara lain awareness mengenai pembahasan perubahan KUHAP masih sangat rendah. Hanya 29.7 persen yang mengetahui dibandingkan 70.3 persen yang tidak tahu bahwa saat ini pemerintah dan DPR sedang membahas perubahan KUHAP.

Mayoritas responden menunjukan tingkat persetujuan yang cukup tinggi atas isu-isu terkait proses penegakkan hukum. Termasuk restorative justice, pendampingan oleh advokat/penasehat hukum, izin dan saksi dalam penggeledahan, ketersediaan dan aksesibilitas informasi perkara criminal, pengujian sebelum upaya paksa, saluran untuk menyampaikan keberatan dan lainnya.

Baca juga:

Mayoritas responden (86 persen) menyatakan penting/sangat penting adanya saluran lain untuk menindaklanjuti laporan atau pengaduan yang tidak mendapatkan kejelasan dalam waktu 14 hari sejak laporan diterima. Kemudian 61,6 responden menyatakan kedudukan semua penyidik misalnya penyidik kejaksaan, BNN, dan PPNS seharusnya setara dan sebanding secara kualifikasi dan kompetensi.

Sebanyak 50.3 persen responden menilai proses penanganan kasus yang melibatkan aparat melakukan tindak kriminal cenderung ‘tidak terbuka/sangat tidak terbuka’. Hanya 36.9 persen yang menyatakan penanganan kasus yang melibatkan aparat dilakukan secara ‘terbuka/sangat terbuka’.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info