Apa itu PPN? Berdasarkan menurut UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi.
Adapun yang dimaksud pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan, dan ruang udara udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan. Lebih lanjut, PPN merupakan jenis pajak tidak langsung karena pembayaran atau pemungutan pajaknya disetorkan oleh pihak lain, yang mana bukan penanggung pajak.
Tarif PPN Terbaru
Dasar hukum yang mengatur tarif PPN dan kenaikan PPN saat ini adalah UU HPP. Adapun UU HPP mengubah sejumlah pasal yang sebelumnya diatur dalam UU PPN.
Sebelumnya, tarif PPN adalah 10%. Namun, sesuai aturan Pasal 4 angka 2 UU HPP yang mengubah Pasal 7 ayat (1) UU PPN, tarif PPN adalah 11% per 1 April 2022 dan tarif PPN naik menjadi 12% per 1 Januari 2025 mendatang.
Kemudian, diatur dalam Pasal 4 angka 2 UU HPP yang mengubah Pasal 7 ayat (3) UU PPN dan penjelasannya, berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.
Apa saja yang dikenai PPN?
Ketentuan dalam UU PPN menerangkan bahwa PPN dikenakan atas:
1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
Barang dan Jasa Tidak Kena PPN
UU HPP mengatur sejumlah barang yang tidak kena PPN, yakni sebagai berikut.
1. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya (meliputi makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat atau tidak), termasuk makanan dari usaha jasa boga atau katering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah.
2. Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.
Lebih lanjut, jenis jasa yang tidak kena PPN adalah sebagai berikut.
1. Jasa keagamaan, meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, jasa khotbah atau dakwah, penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa di bidang keagamaan lainnya.
2. Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah.
3. Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah.
4. Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain.
5. Jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah.
Follow Official Whatsapp Channel Hukumonline untuk mendapatkan update terkini seputar dunia hukum Indonesia sekarang juga! Klik link berikut untuk bergabung!
