Taufik Dapat Berperan sebagai Ketua MA
Berita

Taufik Dapat Berperan sebagai Ketua MA

Jakarta, hukumonline. Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) yang baru dilantik, Taufik, dapat berperan sebagai Ketua MA. Padahal Taufik sendiri menginginkan Ketua MA segera dilantik. Sementara anggota DPR mengecam Presiden yang membiarkan kondisi ketidakpastian ini.

Nay/APr
Bacaan 2 Menit
Taufik Dapat Berperan sebagai Ketua MA
Hukumonline

Presiden telah melantik Taufik sebagai Wakil ketua Mahkamah Agung (MA). Namun sampai saat ini, presiden belum memilih ketua MA. Berarti sampai saat ini, kursi ketua  dalam keadaan kosong. Pelantikan wakil ketua tanpa melantik ketua ini tentu saja mengundang banyak sorotan. Tak kurang Taufik sendiri sehabis pelantikan menyatakan bahwa ia berharap presiden segera melantik ketua MA.

Namun praktisi hukum Frans Hendra Winata ternyata berpikiran lain. Menurutnya, lebih baik terlambat memilih ketua MA sedikit ketimbang memilih yang salah untuk lima tahun. Alasannya, Ketua MA itu tidak bisa dipecat oleh presiden. Ia hanya bisa dipecat jika  melakukan tindak pidana. Padahal dulu  untuk kasus putusan palsu (yang melibatkan  Sarwata, ketua MA yang dulu, Red ) saja tidak diproses sampai sekarang.

"Dua orang calon yang diajukan mungkin saja dianggap belum memadai untuk menjadi ketua MA. Karena sejak nama-nama calon ketua MA diajukan, yang datang dari pemerintah maupun DPR kan berlainan. Kemudian yang datang dari masyarakat juga berlainan. Sekarang, juga beredar protes-protes dari masyarakat yang tidak mengingkan calon yang sudah ada ini. Dan itu terus bergulir. Jadi saya kira kekhawatiran presiden dan masyarakat itu cukup beralasan," kata Frans.

Frans juga mengatakan pengangkatan wakil ketua ini untuk mengisi kekosongan ketua MA yang ada. Dengan adanya wakil ketua ini, kekosongan ketua MA masih bisa dijalankan oleh wakil ketuanya.

"Sebetulnya ketua muda masih bisa menjalankan juga. Mungkin ada pertimbangan lain, wakil ketua ini dianggap oleh presiden cukup memadai untuk jadi wakil ketua. Sementara dua orang calon yang diajukan mungkin saja dianggap belum memadai untuk menjadi ketua MA," kata Frans.

Menurut Frans, sebagai wakil ketua, Taufik dapat berperan sebagai ketua. "Undang-undangnya  mengatur  seperti itu. Mewakili ketua dengan menganggap ketua sedang absen, hal tersebut dimungkinkan," cetusnya.

Jika presiden tidak mau memilih ketua di antara dua nama yang telah diajukan oleh DPR, menurut Frans hal itu tidak diatur dalam UU No 14 tahun 1985 tentang MA. Namun  dalam istilah hukum, kalau punya hak memilih berati punya hak untuk tidak memilih juga.  Ia juga menilai, ada kemungkinan DPR mengajukan nama baru yang tidak berhubungan dengan calon yang dulu. Misalnya,  direkrut hakim agung yang baru dulu.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info