Dia mengungkapkan pemberian nomor terhadap UU Ormas memang atas desakan dari Baleg. “Kan waktu rapat Baleg, penetapan Prolegnas 2018 sebelum tanggal 22 November,” kata dia.
Menurutnya, sudah diberi nomor terhadap penetapan Perppu UU ini, maka dapat segera dimasukan dalam daftar Prolegnas 2018. Hanya saja, masuknya UU Penetapan Perppu Ormas masih diperlukan kesepakatan melalui rapat antara Baleg dan pemerintah. “Jadi, UU Penetapan Perppu Ormas ini masih berpeluang masuk daftar Prolegnas 2018.”
Wakil Ketua Komisi II DPR, Muhammad Lukman Edy mengatakan belum masuknya UU Pentapan Perppu Ormas dalam Prolegnas 2018 lantaran pemerintah belum memberi nomor. “Dengan sudah diberikan nomor, maka perlu kembali digelar rapat antara Beleg dengan pemerintah untuk dapat segera menyisipkan dalam daftar prolegnas prioritas 2018,” kata dia.
Terpisah, Deputi Direktur Riset Elsam Wahyudi Djafar mengatakan masih terbuka peluang UU Penetapan Perppu Ormas masukan dalam daftar Prolegnas 2018 dan disahkan dalam rapat paripurna pada Januari 2018 mendatang atau penutupan masa sidang. “Masih ada kesempatan kalau melihat apa yang disampaikan Baleg maupun beberapa komisi-komisi di DPR yang mengatakan menyisakan satu slot untuk RUU Ormas,” kata dia.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Wahyudi, terdapat beberapa fraksi partai di parlemen yang sudah menyiapkan naskah akademik atas revisi UU Ormas ini. Karena alasan itu masih dimungkinkan UU Ormas masuk dalam daftar Prolegnas 2018 hingga Januari 2018 mendatang. “Karena beberapa kementerian setahu saya masih mendorong beberapa RUU untuk masuk ke Prolegenas 2018,” ujarnya.
Meski begitu, dia pesimis pembahasan revisi UU Ormas ini bakal bisa rampung pada 2018. Pasalnya, tahun depan sebagai tahun politik terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak pada Juni 2018 di ratusan daerah yang kemungkinan cukup menyita waktu kalangan anggota DPR. “Saya agak ragu proses legislasi di DPR akan berjalan optimal,” kata dia.
Menurutnya, meski belum direvisi, UU Penetapan Perppu Ormas sudah berlaku terlepas tidak ada keterlibatan lembaga peradilan dalam proses pembubaran ormas oleh pemerintah. “Karena sudah jadi UU, terbuka untuk diuji di MK untuk dilihat konstitusionalitas apakah pembubaran tidak menggunakan mekanisme pengadilan itu konstitusional atau tidak?”