PT Telekomunikasi Seluler Tbk (Telkomsel) untuk sementara bisa bernafas lega. Soalnya Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta tak mengabulkan tuntutan ganti rugi yang diajukan karyawan Telkomsel senilai lebih dari Rp311 miliar.
Walau begitu majelis hakim pimpinan Djiwo Santoso tetap mengabulkan sebagian gugatan ribuan karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Telkomsel (Sepakat). “Mengabulkan sebagian gugatan penggugat,” kata Djiwo membacakan amar putusan, Senin (4/7).
Dalam putusannya, hakim menghukum Telkomsel untuk melakukan perundingan dengan karyawan membahas hak-hak karyawan yang sudah disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2008-2010. Hak itu antara lain kenaikan gaji, bantuan kepemilikan kendaraan dan rumah, bantuan biaya ‘pulang kampung’, bantuan kepemilikan telepon genggam dan bantuan tabungan pensiun.
Hakim memberi waktu paling lama tiga bulan kepada Telkomsel untuk melaksanakan perundingan itu. Agar putusan ini mempunyai kekuatan memaksa, hakim juga menghukum Telkomsel membayar uang paksa (dwangsom). “Sebesar satu juta rupiah setiap hari atas kelalaian Tergugat menjalankan putusan.”
Jika dilihat lebih lanjut, apa yang diputuskan oleh hakim sebenarnya berbeda dengan tuntutan para pekerja. Yaitu selain ganti rugi lebih dari Rp311 miliar, para karyawan menuntut agar Telkomsel melaksanakan isi PKB, bukan merundingkannya. Terutama tentang kebijakan remunerasi, bantuan kepemilikan kendaraan dan rumah, bantuan biaya ‘pulang kampung’, bantuan kepemilikan telepon genggam dan bantuan tabungan pensiun.
Pada pertimbangan hukumnya hakim mengakui putusan yang dijatuhkan berbeda dengan yang dituntut pekerja. Hakim menggunakan prinsip ex aequo et bono dalam menjatuhkan putusan itu.
Usai sidang, kuasa hukum Telkomsel, Darmanto mengaku belum bisa menentukan sikap apakah akan menerima atau menolak putusan. “Kami belum bisa bilang terima atau tolak. Soalnya tak ada amar putusan hakim yang menghukum kami untuk membayar sesuatu.”
Sikap senada ditunjukkan Indra Yana, kuasa hukum pekerja. Namun ia menegaskan bahwa tujuan utama gugatan ini bukanlah nominal ganti rugi. “Tapi pemenuhan hak berdasarkan PKB yang belum dijalankan oleh perusahaan,” terang Indra.
“Putusan hakim yang menyebutkan kata-kata ‘menghukum’ saja sudah cukup. Itu berarti menyatakan perusahaan salah.”
Sekjen Serikat Pekerja Telkomsel, Yogi Rizkian Bahar menambahkan, pihak karyawan terus membuka ruang dialog dengan pihak perusahaan. “Masuk ke PHI adalah sarana kami untuk taat hukum.”
Sekadar mengingatkan, sekira 2989 karyawan Telkomsel mengajukan gugatan senilai Rp311 miliar karena manajemen dianggap melanggar perjanjian kerja bersama periode 2008-2010.
Dalam perjanjian itu antara lain disepakati beberapa hak karyawan seperti kenaikan upah, bantuan kepemilikan rumah dan kendaraan. Atau ada juga hak lain yang tak dipenuhi seperti bantuan biaya ‘pulang mudik’, bantuan kepemilikan telepon genggam dan bantuan tabungan kesehatan masa pensiun. Pada praktiknya, para karyawan merasa tak memperoleh hak-hak yang telah disepakati itu.
















