Daftar 95 Pinjaman Online Berizin OJK per April 2026
Terbaru

Daftar 95 Pinjaman Online Berizin OJK per April 2026

Berdasarkan data OJK, ada 95 daftar pinjaman online resmi yang terdaftar di OJK. Berikut daftar selengkapnya.

Tim Hukumonline
Bacaan 2 Menit
Ilustrasi pinjaman online. sumber: pexels.com
Ilustrasi pinjaman online. sumber: pexels.com

Penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending atau yang lebih dikenal dengan pinjaman online kian menjamur di tengah masyarakat. OJK merilis data 95 daftar pinjaman online yang terdaftar di OJK. Berikut informasi daftar-daftar perusahaan pinjol berizin OJK.

Definisi Pinjaman Online OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bukanlah lembaga yang memberikan pinjaman online, melainkan sebagai lembaga pengawas. Pinjaman online OJK adalah istilah yang digunakan untuk menyebut pinjaman online yang terdaftar di OJK.

Saat ini, dasar hukum pinjaman online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau yang disingkat dengan POJK 30/2024. Dalam hukum, istilah pinjaman online dikenal dengan istilah LPBBTI atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Adapun berdasarkan Pasal 1 angka 1 POJK 30/2024, Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau LPBBTI atau “pinjaman online” adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

Pengaduan Pinjaman Online OJK

Apabila seorang konsumen merasa dirugikan atas layanan pinjaman online OJK, konsumen tersebut dapat melakukan pengaduan kepada OJK. Atas aduan yang diterima, OJK dapat melakukan pemblokiran dan pemberhentian usaha.

Berkenaan dengan hal ini,Pasal 29 UU OJK menerangkan bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi:

  1. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
  2. membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
  3. memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info