Mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Nofel Hasan divonis empat tahun penjara karena terbukti menerima uang suap dalam proyek pengadaan monitoring satelitte di Bakamla tahun 2016. Hukuman bagi Nofel ditambah denda sebesar Rp200 juta subsider dua bulan kurungan, karena dinilai terbukti menerima suap 104.500 dolar Singapura (sekitar Rp1,045 miliar).
"Mengadili, satu menyatakan terdakwa Nofel Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pertama," kata Ketua Majelis Hakim Diah Siti Basariah, saat pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (19/3/2018) seperti dikutip Antara. Baca Juga: Terungkap Pertemuan Kepala Bakamla Bahas Jatah 7,5 Persen
Nofel Hasan bersama-sama dengan Eko Susilo Hadi dan Bambang Udoyo melakukan perbuatan menerima hadiah, yaitu menerima pemberian hadiah berupa uang 104.500 dolar Singapura dari Dirut PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah melalui anak buah Fahmi, Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nofel Hasan berupa pidana penjara selama empat tahun dan pidana denda sebesar Rp200 juta, dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan menjalani pidana kurungan selama dua bulan," kata hakim Diah.
Adapun hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Sedangkan hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.
Tolak justice collaborator
Majelis menolak permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan Terdakwa Nofel Hasan. "Terkait dengan permohonan terdakwa untuk menjadi justice collaborator atau JC, Hakim tidak dapat mengabulkannya dengan alasan terdakwa baru belakangan mengakui menerima hadiah dari saksi M Adami Okta," kata salah satu Anggota Majelis Sofialdi.
Namun, Hakim mengabulkan permintaan Nofel Hasan agar Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuka rekeningnya yang sempat diblokir.
"Karena proses pemeriksaan sampai pada tahap penuntutan dan selama sidang tidak diperoleh terdakwa menerima uang melalui transfer, maka Majelis Hakim sependapat blokir harus dibuka. Permohonan tim pengacara beralasan hukum untuk dikabulkan," kata Hakim Sofialdi.
Atas putusan itu, Nofel Hasan menerimanya, sedangkan jaksa penuntut umum pada KPK menyatakan pikir-pikir.
Putusan tersebut lebih rendah dari tuntuntan jaksa KPK yang menuntut selama lima tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Nofel dianggap terbukti melanggar Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sebelumnya terkait perkara ini, Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah yang juga suami artis Inneke Koesherawati divonis 2 tahun dan 8 bulan penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan. Fahmi dinilai terbukti menyuap beberapa pejabat di Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI). Baca Juga: Terbukti Korupsi, Suami Artis Inneke Divonis 2 Tahun dan 8 Bulan Bui
Rinciannya, Fahmi menyuap Deputi bidang Informasi Hukum dan Kerja sama Bakamla merangkap pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Utama (Sestama) Bakamla dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TA 2016 Eko Susilo Hadi sebesar 100 ribu dolar Singapura, 88.500 ribu dolar AS, 10 ribu euro; Direktur Data dan Informasi Bakamla merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bambang Udoyo sebesar 105 ribu dolar Singapura; Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan 104.500 dolar Singapura; dan Kasubag TU Sestama Bakamla Tri Nanda Wicaksono Rp120 juta. Dengan total suap berjumlah 309.500 dolar Singapura, 88.500 dolar AS, 10 ribu euro, dan Rp120 juta.
Sementara anak buahnya Fahmi yakni Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus telah divonis 1 tahun dan enam bulan serta membayar denda sebesar Rp100 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. (ANT) Baca Juga: Penyuap Pejabat Proyek Bakamla Divonis 1,5 Tahun Bui
