Program anggaran itu lalu dikoordinasikan dan disinkronisasikan dengan pemerintah dan akhirnya dituangkan dalam surat pimpinan Komisi VIII ke Banggar DPR. Selanjutnya, di Banggar dilakukan lagi rapat pleno bersama pemerintah untuk dilakukan sinkronisasi anggaran pada semua kementerian dan lembaga.
Setelah itu baru disahkan dalam rapat pleno Banggar yang diawali dengan pandangan dari tiap fraksi. Setelah fraksi menyampaikan pendapatnya dan disetujui diteruskan ke pimpinan DPR untuk disahkan dalam rapat paripurna.
“Persetujuan terdakwa I (Zulkarnain) sebagai anggota DPR adalah merupakan bagian dari kewajibannya sebagai anggota Banggar DPR, begitupun anggota Banggar DPR yang lainnya,” tutur Erman.
Atas dasar itu, tim penasihat hukum meminta agar majelis hakim menerima nota keberatan (eksepsi) yang diajukan, menyatakan surat dakwaan penuntut umum KPK kabur (obscuur libel), membebaskan terdakwa Zulkarnain dan terdakwa Dendy dari tahanan dan membebankan biaya perkara ditanggung oleh negara.
Pengaruhi Obyektifitas
Dalam kesempatan yang sama, tim penasihat hukum juga menyayangkan berbagai pemberitaan yang muncul terkait kedua kliennya. Menurut Mustika Apriliawati, berbagai pemberitaan tendensius yang muncul sebelum dilakukannya pemeriksaan trhadap kedua terdakwa dikhawatirkan dapat mempengaruhi obyektifitas penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan.
Kondisi yang dikhawatirkan itu terlihat dengan adanya penetapan tersangka terhadap kedua terdakwa dilakukan sebelum adanya pemeriksaan. Padahal, penetapan seseorang sebagai tersangka sebelum pemeriksaan hanya bisa dilakukan dalam kondisi tangkap tangan. Jika tidak dalam kondisi tangkap tangan maka harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
“Tersangka bukan karena tertangkap tangan dan juga bukan karena didahului dengan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan bahkan belum pernah dimintai keterangan pada waktu penyelidikan dan juga belum pernah diperiksa sebagai saksi di penyidikan, sehingga asas praduga tak bersalah sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP tak dapat dilaksanakan,” ujar Mustika.
Selain itu, pemberitaan yang tendensius dengan menulis kedua terdakwa korupsi Al Quran membuat terdakwa Zulkarnain sangat terpukul. Hal ini dikarenakan, dugaan korupsi yang ada dikatikan dengan Al Quran sebagai kitab suci umat Islam. “Di mana terdakwa merasa meninggal sebelum ajalnya tiba dan merasa sudah divonis sebelum majelis hakim mengambil keputusannya,” katanya.
Atas eksepsi ini, tim penuntut umum KPK juga akan mengajukan tanggapannya secara tertulis. Majelis hakim yang dipimpin Aviantara melanjutkan sidang dengan agenda pembacaan tanggapan dari tim penuntut umum pada Senin tanggal 11 Februari 2013, pekan depan.
