Masih pada hari yang sama, Darmawati kembali menyerahkan uang sebesar AS$70 ribu kepada AHD di restoran Sate Senayan, Cideng, Jakarta Pusat. Selanjutnya, pada 2 Maret Darmawati kembali memberikan uang kepada AHD sebesar US$90 ribu dan Rp54,5 juta di Restoran Riung Sari, Jakarta Pusat.
Malamnya, saat Darmawati dan AHD meninggalkan restoran itu tepatnya di jalan Sudirman, fly over Karet, keduanya ditangkap KPK berikut barang buktinya. Berdasarkan uraian fakta itu unsur memberi sesuatu telah terpenuhi, urai jaksa.
AHD selaku anggota DPR RI masa bakti 2004-2009, kata penuntut umum, dianggap sebagai penyelenggara negara sesuai Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, yang termasuk pejabat pada lembaga tinggi negara yakni DPR. Dengan demikian unsur penyelenggara negara dapat dibuktikan, simpul jaksa.
Menurut jaksa, perbuatan AHD selaku anggota DPR yang menerima uang dari Hontjo melalui Darmawati itu, jelas bertentangan dengan Pasal 11 Keputusan DPR No. 16/DPR RI/1/2005 tentang Kode Etik DPR RI yang menyebutkan setiap anggota DPR dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain. Karenanya unsur berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya telah terpenuhi dan dapat dibuktikan, simpulnya.
Usai sidang, Darmawati tak berkomentar banyak. Kita lihat saja nanti dalam pembelaan kita Selasa pekan depan (14/7), ujarnya singkat. Kuasa hukum Darmawati, Inu Kertopati mengatakan bahwa kasus ini bukan penyertaan tanpa menyebutkan alasannya. Nantilah kita lihat di pledoinya, kata Inu.
Sementara kuasa hukum Hontjo, Arief Rahman mengatakan, dalam kasus ini kliennya sebenarnya pasif karena permintaan uang itu datang dari AHD. Bukan Hontjo yang menawarkan. Ada permintaan, kemudian tawar-menawar, terus ada kesanggupan. Jadi kalau gak ada permintaan gak ada uang yang keluar, ujarnya. Jadi AHD yang berperan lebih dominan, ini yang akan jadi materi pledoi kita.
