Ketua MPR RI Bambang Soesatyo kembali menegaskan agar pemerintah mencabut izin konsesi penggunaan lahan PT Toba Pulp Lestari (TPL) karena menimbulkan sejumlah dampak negatif kepada masyarakat adat. Mulai dari masalah lingkungan hidup, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, hingga konflik kekerasan.
"Pemerintah juga harus mewajibkan PT TPL melakukan pemulihan ekosistem Danau Toba dan sekitar. Seperti pemulihan hutan lindung di sekitar daerah tangkapan air Danau Toba, penataan hutan masyarakat di pinggir hutan lindung, rehabilitasi dampak limbah gas, cair dan padat terhadap penduduk serta penataan seluruh pesisir Danau Toba agar fungsi transportasi air, kegiatan perikanan rakyat dan pemukiman penduduk bisa kembali berjalan baik dan sehat," ujar Bamsoet usai menerima perwakilan masyarakat adat Danau Toba di Jakarta, Senin (31/5).
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima perwakilan masyarakat adat Danau Toba di Jakarta, Senin (31/5). Foto: istimewa. (1)
Perwakilan masyarakat adat Danau Toba yang hadir antara lain Ketua Umum Naposo Batak Jabodetabek Darman Saidi Siahaan, Ketua Umum Yayasan Pecinta Danau Toba Maruap Siahaan, Ketua Umum Forum Bangso Batak Indonesia Ronses LM Pasaribu, Ketua Umum Yayasan Percepatan Pembangunan Danau Toba Laurensius Manurung, Ketua Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Abdon Nababan serta Sekretaris Yayasan Pecinta Danau Toba Jhohannes Marbun.
Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, berdasarkan aduan masyarakat adat Danau Toba, dampak negatif atas kehadiran PT TPL bagi masyarakat Danau Toba bersifat multiplier effect. Di antaranya merosotnya pendapatan masyarakat akibat kerusakan hutan, kerusakan lingkungan akibat limbah, meningkatnya biaya kesehatan masyarakat, merosotnya produktivitas perikanan rakyat, pencemaran air dan susahnya pasokan air minum, serta kerusakan sarana dan prasarana umum.
"Kerawanan sosial juga tidak terbendung lagi sebagai akibat yang bersumber dari rusaknya habitat Danau Toba. Mutu tatanan adat dan moral merosot, kerusuhan antaranggota masyarakat sebagai reaksi ketidakpuasan atas tekanan berbagai masalah makin sering terjadi. Bahaya potensial lainnya makin menguatnya bentuk-bentuk perlawanan terhadap aparat pemerintah yang merusak wibawa pemerintah serta mengancam kohesi sosial politik," kata Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan konflik antara PT TPL dengan masyarakat adat kerap terjadi akibat PT TPL memaksa masyarakat adat yang sudah lama mendiami berbagai wilayah konsesi untuk menerima bahwa PT TPL yang berhak menguasai dan mengelola wilayah adat tersebut. Sikap arogansi perusahaan ditunjukkan dengan berbagai upaya penggusuran yang selalu melibatkan aparat dan instansi pemerintahan.
