Sedangkan Menteri MS Hidayat mengatakan, dari sisi investasi pasca kesepakatan ACFTA justru memberikan peningkatan investasi dari China ke Indonesia. Hingga 29 November 2009, realisasi investasi China ke ke Indonesia cenderung mengalami kenaikan, rata-rata mencapai US$50 juta per tahun sepanjang tahun 2005-2009. “Bibandingkan dengan sebelum penandatangan (2000-2004) yaitu hanya US$16 juta per tahun,” ucapnya.
Hidayat juga menjelaskan, selama ini dasar hukum penandatanganan ACFTA adalah mengacu pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
Belum Kirim Notifikasi
Terkait renegosiasi 228 pos tarif, pemerintah mengakui belum mengirimkan notifikasi resmi, baik kepada Sekretariat Jenderal (Sekjen) ASEAN maupun pemerintah China. Akan tetapi, MS Hidayat mengungkapkan, Mendag telah berjanji untuk segera memberitahukan secara resmi kepada Sekjen ASEAN untuk selanjutnya ke pemerintah China. “Saya yakin Mendag akan jalankan komitmennya,” kata Hidayat.
Hidayat memaklumi jika Mendag belum bisa lebih detil menjelaskan perkembangan negosiasi ulang saat ini. Hal itu, katanya, dikarenakan ada beberapa agenda informal yang belum bisa disebarluaskan ke media terlebih dahulu. Ia juga membenarkan, selaku regulator, Mendag telah melakukan lobi-lobi informal kepada Sekjen Asean dan pemerintah China.
Pernyataan Hidayat rupanya memancing kesabaran DPR. Aro Bimo menegaskan, DPR melalui Komisi VI akan bertindak cepat dengan cara langsung mendatangi Kadin China, untuk menanyakan sejauh mana langkah yang telah ditempuh pemerintah sebagai upaya merenegosiasi 228 pos tarif tersebut. “Kami akan bilang ke pemerintah untuk datang langsung ke Kamar Dagang dan Industri China,” tandasnya.
