Setelah memorandum tersebut direvisi, surat itu ditunjukan kepada Zulkarnain. Menurut Richson, dirinya menghadap Zulkarnain yang menjabat sebagai Dirjen AHU waktu itu, bersama dengan Apendi dan Bunas. Anehnya, Bunas mengaku tidak tahu isi surat tersebut. Dia bohong majelis, tegas Zulkarnain berang. Menurut Zulkarnain, Bunaslah yang membacakan isi memorandum tersebut ketika menghadapnya. Tidak mungkin dia tidak tahu, tegasnya.
Yang mencengangkan, menurut Richson, surat resmi itu tidak diantar langsung oleh mereka berdua atau pihak Dephukham kepada Yusil, melainkan oleh Yendri Fahmi. Richson menuturkan ia menitipkan surat tersebut melalui Erman Rahman, Direktur PT Sentral Filindo. Saya yang menyerahkannya sendiri kepada Erman di ruang kerja saya, terangnya. Tujuannya, lanjut Richson, surat itu akan diserahkan Erman kepada Fahmi, dan kemudian disampaikan kepada Yusril. Dirjen yang memerintahkan seperti itu, jelasnya.
JPU pimpinan Edy Hartoyo sendiri tidak menggali fakta itu lebih jauh. Saya sangat menyayangkan, penuntut umum keliatannya kurang optimal dalam menggali fakta, begitulah komentar Adhi R. Faiz, penasihat hukum Apendi, ketika ditemui usai bersidang. Menurutnya JPU harusnya bisa lebih rinci dalam melihat peran pihak yang terlibat.
Mengherankan bukan jika surat resmi Dephukham justru diantar oleh orang lain yang tidak ada hubungannya secara institusional ? kata Lifa Malahanum, yang juga penasihat hukum Apendi.
Lifa merasa kliennya dikorbankan dalam kasus ini. Rencana penunjukan langsung sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Richson dan Bunas, terangnya. Richson sendiri, dalam persidangan menerangkan bahwa memorandum penunjukan langsung dibuat pada 11 Oktober 2003, sementara Apendi baru ditunjuk menjadi pimpinan proyek (pimpro) pada 10 November 2006. Surat penunjukan langsung dari menteri sendiri turun pada 18 Oktber 2003, namun baru diserahkan kepada Apendi pada 11 November 2003.
Proyek pengadaan AFIS itu sendiri, menurut Bunas, telah direncanakan sejak 2000. Karena pendanaannya belum jelas menteri membentuk panitia pengadaan, terangnya. Panitia ini diketuai oleh Zulkarnain, Bunas sendiri ditunjuk sebagai wakil ketua. Lalu kami mengundang delapan rekanan yang bisa menyediakan AFIS, namun hanya lima yang bisa, lanjutnya.
Setelah dinilai, hanya lima perusahaan yang mampu. Dari kelima perusahaan tersebut, hanya PT Sentral Filindo yang bisa memaparkan alat dermalog dengan jelas. Hasil itu kami laporkan kepada menteri, tukasnya.
