Anggota Komisi II Andi Yuliani Paris menjelaskan dipecahnya UU Pemda bertujuan agar bisa mengakomodasi hal-hal yang berkembang dari pelaksanaan otonomi daerah. Dalam UU No 32 Tahun 2004, kita ingin memilah-milah, tadinya inikan satu UU yang memuat tentang Pilkada, Pemda dan pemerintahan desa, kemudian kita pecah, agar lebih detail, tegasnya.
Pengaturan tentang desa sangat diperlukan karena belakangan banyak desa yang mengalami perkembangan pesat. Agar perkembangan positif ini bisa tetap berjalan dengan baik, maka peran kepala desa harus diatur secara detail. Ia mencontohkan, selama ini pelaksanaan DPRD jadi subordinat dari Pemda. Bahkan, dalam persetujuan anggaran, DPRD tetap harus berkonsultasi dengan Depdagri. ini kan menyalahi konstitusi, tukasnya.
Anggota Komisi II Ganjar Pranowo mengatakan kata ‘dipecah' sebenarnya kurang tepat. Yang sebenarnya terjadi, lanjutnya, UU Pemda disempurnakan. Justru UU No 32 Tahun 2004 belum sempurna, masih menyisakan Peraturan Pemerintah banyak sekali, belum selesai. Kalau tidak salah ada 31 PP, Ganjar menambahkan.
Alasan kenapa harus dipecah, menurut Ganjar, karena UU Pemda bisa dikatakan sebagai undang-undang yang gemuk dan tidak mengakomodasi percepatan ekonomi daerah. Jika dibagi tiga, maka aturan yang akan dianut menjadi lebih jelas dan rinci. Jadi tidak menimbulkan pembiasan atau confuse pada teman-teman di tingkat daerah, ujar politisi PDIP ini.
Dengan dipecah menjadi tiga, kata Ganjar, maka pengaturan tentang kewenangan dan kedudukan DPRD dapat diperjelas. Yang terjadi sekarang, pengaturan tentang DPRD tercantum dalam dua undang-undang, yakni UU Pemda dan UU tentang Susunan dan Kedudukan (Susduk). Makanya DPRD hari ini jenis kelaminnya tidak jelas, diatur di UU No 32 Tahun 2004, dan diatur di Susduk. Inilah terlalu gemuknya UU Pemda tapi terlalu tipisnya materi, ujarnya.
Namun, Ganjar mengatakan pembahasan revisi UU Pemda kemungkinan besar tidak akan dibahas dan diselesaikan dalam DPR periode sekarang, tetapi periode mendatang. Dugaan saya dibahas untuk keanggotaan ke depan, saya tidak terlalu yakin akan dibahas pada periode sekarang, pungkasnya.
Pemerintah dan Komisi II DPR mengusulkan agar UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) tidak hanya direvisi, melainkan juga dipecah menjadi tiga undang-undang berbeda. Usulan ini mulai dicanangkan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Depdagri dengan Komisi II di Gedung Parlemen, Rabu (3/6). Tahun 2008 lalu, DPR sebenarnya telah merevisi UU Pemda sehingga muncul UU No 12 Tahun 2008.
Berdasarkan keputusan pemerintah dan Komisi II, UU No 32 Tahun 2004 direvisi menjadi tiga UU. Diantaranya, UU Pemerintahan Daerah, UU Pemerintahan Desa dan UU Pemilu Kepala Daerah (Pilkada), ujar Menteri Dalam Negeri Mardiyanto.
Hingga kini perkembangannya sudah sampai pada tahap pengkajian di pemerintah. Untuk RUU Pemda, proses pembahasan telah menyepakati isu-isu strategis, sehingga naskah akademis sudah selesai dan sekarang masih dalam tahap penyusunan pasal-pasal ke dalam draft RUU. Sementara, RUU Pilkada masih dalam tahap penyusunan isu strategis dan naskah akademis. Terakhir, RUU Desa telah selesai menerapkan isu-isu yang strategis terkait substansi RUU nantinya.
Mardiyanto mengatakan penyusunan draft ketiga RUU pastinya membutuhkan waktu yang lebih lama, karena diperlukan pertimbangan yang matang terhadap kebijakan, konsepsi dan substansi yang akan diatur. RUU Pemda, paparnya, memuat beberapa isu strategis diantaranya tentang pembentukan daerah otonom baru, hak dan kewajiban DPRD, kepegawaian daerah, pengaturan mengenai desa, peraturan daerah, pembinaan terhadap Pemda, posisi provinsi sebagai daerah otonom dan gubernur sebagai wakil pusat di daerah.
















