Dalam Aide Memoire (rancangan teks perjanjian dan negosiasi) yang dibuat untuk kepentingan ini, Pemerintah Indonesia telah menyampaikan komitmen terhadap penegakan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai kebijakan prioritas di nasional. Indonesia berkomitmen melanjutkan komitmen HAM, transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas pemerintahan, termasuk pula memajukan situasi perempuan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Di tingkat regional, Indonesia berjanji untuk memajukan perdamaian, stabilitas, prinsip-prinsip demokratis, serta pemajuan dan perlindungan HAM di kawasan ASEAN.
Atas dasar itu, Koalisi berharap Indonesia dapat memegang teguh komitmen yang tertera pada Aide Memoire yang diberikan dalam pencalonan sebagai Anggota Tidak Tetap DK-PBB tidak hanya untuk terus membangun pencitraan yang baik di forum internasional. Tapi juga untuk meningkatkan kualitas hak asasi manusia di Indonesia sesuai dengan komitmen-komitmen yang telah disebutkan pada dokumen-dokumen dalam skala nasional maupun internasional.
Sementara itu, Presiden Joko Wdido mengatakan, terpilihnya Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB merupakan cermin penghargaan masyarakat internasional terhadap rekam jejak Indonesia. Dalam akun resmi facebooknya, Minggu (10/6), Jokowi menyebut demokrasi dan toleransi di Indonesia menjadi asset untuk Indonesia dapat berperan aktif di DK PBB.
“Peran Indonesia di tingkat global akan semakin meningkat dengan terpilihnya Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB periode 2019-2010 mewakili Asia-Pasifik,” katanya sebagaimana dikutip dari Antara.
Jokowi juga menyebut, dalam Sidang Majelis Umum PBB kemarin, Indonesia didukung 144 suara dari 190 negara anggota PBB yang hadir. Ia menegaskan, amanah masyarakat internasional ini kepada Indonesia harus menjadi perhatian untuk dijalankan sebaik mungkin.
“Amanah masyarakat internasional kepada Indonesia ini akan kita jalankan sebaik-baiknya, untuk memberi kontribusi nyata bagi perdamaian, kemanusiaan dan kesejahteraan di kawasan dan global,” pungkasnya. (ANT)
