Pasal 5 (1) Permohonan IPK diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi dengan tembusan kepada: a. Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi b. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan : a. Persetujuan prinsip pelepasan/pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan atau persetujuan pembangunan hutan tanaman dari Menteri Kehutanan dan Perkebuan atau persetujuan pencadangan lahan oleh Gubernur Kepala daerah Tingkat I pada areal penggunaan lain. b. Studi kelayakan (FS) kegiatan non kehutanan yang disetujui instansi yang berwenang. c. Bukti telah dilaksanakan tata batas areal yang dilepaskan atau yang dipinjam pakaikan atau areal penggunaan lain yang dicadangkan.
|
Pasal 7 (1) Apabila permohonan dapat disetujui, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi meminta persetujuan prinsip kepada Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I. |
Suwignyo dan Wahyono menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dan melihat rendahnya realisasi IPK yang ada, maka pada Februari 2007 keduanya diperintahkan oleh Irjen Dephut pada waktu itu untuk melakukan pemeriksaaan khusus IPK yang diberikan kepada SDG, serta melihat realisasi pelaksanaan perkebunan tersebut.
Wahyono mengungkapkan, hasil pemeriksaan membuktikan, dari 12 perusahaan yang telah menerima IPK, hanya 3 perusahaan yang sudah melaksanakan usaha perkebunan kelapa sawit, yaitu PT Karang Juang Hijau Lestari, PT Bulungan Hijau Perkasa dan PT Tirta Maju Sawit. Sedangkan 9 perusahaan lainnya, yang merupakan anak perusahaan SDG tidak atau belum melakukan kegiatan perkebunan.
Selain itu, baik Suwignyo dan Wahyono juga mengungkapkan adanya perlakuan khusus dari pejabat Dephut dan Gubernur Kalimantan Timur kepada SDG terkait pemberian IPK. Perlakuan khusus tersebut berupa ketiadaan pengawasan dan pemanggilan terhadap 9 perusahaan yang belum melaksanakan perkebunan, serta adanya pembebasan kewajiban penyetoran dana reboisasi. Ada bukti surat dari Gubernur (Suwarna Abdul Fatah, red) kepada Kadishut (Robian, red) bahwa sebagian ijin dibebaskan dari jaminan bank dan dana reboisasi, ujar Wahyono.
Selain Uuh dan Robian, dua terdakwa lainnya dalam kasus ini adalah Martias, mantan Direktur Surya Dumai Grup (masih dalam tahap pemeriksaan saksi, red) dan Suwarna Abdul Fatah, Gubernur Kalimantan Timur Non-aktif, telah divonis pada 22 Maret yang lalu.
