Izin Prinsip Tidak Final
Dalam kesaksiannya, Waskito mengungkapkan bahwa izin prinsip yang dikeluarkannya terkait dengan permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu belum bersifat final. Izin tersebut diajukan oleh beberapa perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Grup (SDG).
Belum finalnya perijinan itui, lanjut Waskito karena masih ada sejumlah persyaratan yang belum dipenuhi. Persyaratan itu diatur dalam Pasal 8 SK Menhut No. 538 Tahun 1999 tentang Ijin Pemanfataan Kayu (IPK).
Izin tersebut masih harus ditelaah lagi oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Dephut sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan IPK, ujar Waskito. Namun, Waskito tidak merinci lebih jauh persyaratan apa saja yang belum dipenuhi itu.
Menanggapi keterangan Waskito, Uuh Ali Yudin mengajukan keberatan. Dia (Waskito, red) tidak pernah menginformasikan soal tidak terpenuhinya izin prinsip ini kepada saya. Jadi, saya menganggap izin itu sudah final dan keluarlah IPK, kilahnya.
SK Menteri Kehutanan No. 538 Tahun 1999 Pasal 8 (1) Apabila Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi memberikan persetujuan prinsip, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi memerintahkan kepada pemohon untuk:
|
Hasil Pemeriksaan Irjen
Selanjutnya, saksi Suwignyo dan Wahyono mengungkapkan perihal adanya masalah menyangkut IPK yang dimohonkan oleh SDG. Menurut Wahyono, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Irjen sebelumnya, permohonan IPK yang diajukan SDG tidak sesuai dengan SK Menhut No. 538 Tahun 1999, karena tidak memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 SK Menhut itu.
Ketidaksesuaian tersebut antara lain menyangkut permohonan IPK yang tidak diajukan kepada Kakanwil Dephut, ketiadaan tata batas areal, adanya pelanggaran eksploitasi, serta Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang tidak didasarkan pada laporan.
