"Pengembangan kasus ini juga membawa PT ME (Merial Esa) menjadi korporasi tersangka korupsi dalam suap pengadaan satelit dan drone Bakamla. PT ME diduga secara bersama sama atau membantu memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait proses pembahasan dan pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016 yang akan diberikan kepada Bakamla RI," ucap Alexander.
Menurutnya, proses pengadaan satelit monitoring itu berbarengan dengan pengadaan long range camera beserta tower, instalasi, dan pelatihan untuk personel Bakamla dan pengadaan Backbone Coastal Surveillance System yang terintegrasi dengan Bakamla Integrated Information System (BIIS) pada Tahun Anggaran 2016.
"Ketiga proyek pengadaan tersebut ditandatangani oleh BU (Bambang Udoyo) selaku PPK Bakamla. BU sendiri sebelumnya sudah divonis hukuman penjara 4 tahun 6 bulan di Pengadilan Tinggi Militer Jakarta karena terbukti bersalah dalam kasus suap dalam pengadaan satelit monitoring di Bakamla ini," katanya.
Awalnya, anggaran pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS belum dapat digunakan, walaupun demikian ULP Bakamla Rl tetap memulai proses lelang tanpa menunggu persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan.
"Pada 16 Agustus 2016, ULP Bakamla mengumumkan lelang pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS dengan pagu anggaran sebesar Rp400 miliar dan nilai total HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp399,8 miliar," ungkap dia.
Kemudian, pada 16 September 2016 PT CMI Teknologi (CMIT) ditetapkan selaku pemenang dalam pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS. "Pada awal Oktober 2016 terjadi pemotongan anggaran oleh Kementerian Keuangan. Meskipun anggaran yang dltetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk pengadaan ini kurang dari nilai HPS pengadaan, ULP Bakamla tidak melakukan lelang ulang. Akan tetapi dilakukan negosiasi dalam bentuk design review meeting (DRM) antara pihak Bakamla dan PT CMIT terkait dengan pemotongan anggaran untuk pengadaan tersebut," tuturnya.
Pada 18 Oktober 2016, kontrak pengadaan ditandatangani oleh Bambang Udoyo selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Rahardjo Pratjihno (RJP) selaku Direktur Utama PT CMI Teknologi (PT CMIT) dengan mlai kontrak Rp170,57 miliar termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). "Kontrak tersebut anggarannya bersumber dari APBN-P Tahun Anggaran 2016 dan berbentuk lump sum."
