Seperti diketahui, perkara dugaan suap Bakamla ini berawal dari terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 14 Desember 2016 terhadap sejumlah orang, meliputi pejabat Bakamla dan pihak swasta dengan mengamankan uang sekitar Rp2 miliar. Setelah itu, KPK menetapkan empat orang tersangka, yaitu Eko Susilo Hadi, Deputi Informasi Hukum, dan Kerjasama Bakamla; Fahmi Darmawansyah, Direktur PT Merial Esa; dan dua anak buah Fahmi Hardy Stefanus dan M. Adami Okta.
Kemudian, setelah menemukan adanya dugaan suap terkait pengaturan anggaran di DPR, KPK memproses tiga orang lainnya, yaitu Fayakhun Andriadi (anggota DPR periode 2014-2019); Nofel Hasan (Kepala Biro Perencanaan dan Orgamsasi Bakamla); dan Erwin Sya'af Arief (direktur di PT Rohde & Schwarz Indonesia). Para pelaku telah diputus bersalah oleh majelis hakim dan sebagian putusan telah berkekuatan hukum tetap.
