TGPK Minta Dukungan 20 LSM
Berita

TGPK Minta Dukungan 20 LSM

Jakarta, hukumonline. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPK) meminta dukungan dari LSM-LSM dalam menunaikan tugasnya. Hal itu dilakukan agar tak terkesan TGPK menjadi ajang untuk memenuhi kepentingan atau balas dendam ketuanya.

Hukumonline News
Hukumonline News
Tri/Rfl
Bacaan 2 Menit
TGPK Minta Dukungan 20 LSM
Hukumonline

Hal itu terungkap pada pertemuan antara TGPK dengan 20 LSM di Jakarta, Kamis (7/9). LSM-LSM yang hadir di antaranya LBH Jakarta, ICW, MTI, LeIP, PSHK, ICW, Forum anti-Korupsi, GOWA, Gempita, PBHI, Crisis Bank Centre, Jari, INFID, WALHI, dan Komunitas Korban Penggusuran.

Seperti diketahui, saat ini TGPK sedang menyelidiki dugaan KKN hakim agung dan mantan hakim agung. Kebetulan, Ketua TGPK adalah Adi Andojo Soetjipto, mantan hakim agung yang pernah membongkar kolusi di tubuh MA dan kemudian terlempar dari kedudukannya. Adi tak ingin terkesan menggunakan TGPK sebagai sarana balas dendam. Itulah sebabnya ia membutuhkan dukungan LSM-LSM.

Saat ini, TGPK memfokuskan pada tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan, termasuk MA. Sebab, KKN di tempat itu dipandang sudah mengkhawatirkan. Terbukti masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap putusan peradilan. Dari sudut dunia usaha, para investor mulai enggan menanamkan modalnya.

Namun Adi menegaskan, tak berarti TGPK mengabaikan tindak pidana korupsi di tempat lain. Buktinya, saat ini TGPK juga menangani kasus-kasus yang terjadi di luar peradilan, tapi belum bisa diungkap ke masyarakat demi kepentingan penyidikan.

Dalam pertemuan itu, LSM-LSM menganggap yang sudah dilakukan TGPK selama ini belum tersosialisasikan kepada masyarakat. Selain itu, anggota TGPK belum banyak dikenal masyarakat dan masih dipertanyakan kredibilitas dan intergritasnya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sebab, anggota-anggotanya didominasi dari unsur kepolisian, kejaksaan, dan birokrasi, sehingga kurang merepresentasikan masyarakat.

LSM-LSM juga mempertanyakan struktur dari TGPK yang berada di Kejaksaan Agung.  Mereka khawatir dengan kemandirian badan itu. Kekhawatiran itu beralasan karena hingga saat ini TGPK masih dianggap belum bekerja transparan.

LSM juga menyarankan perlunya skala prioritas dalam penanganan kasus korupsi. TGPK, menurut mereka, harus bersikap realistis dalam penanganan kasus itu. Namun yang tak kalah pentingnya adalah apakah TGPK bisa bekerja secara full time atau tidak. Sebab, pekerjaan TGPK tak mudah.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info