Tidak Mudah Tangani Imigran Gelap
Berita

Tidak Mudah Tangani Imigran Gelap

Butuh regulasi yang kuat dan anggaran yang cukup.

Hukumonline News
Hukumonline News
ADY
Bacaan 2 Menit
Tidak Mudah Tangani Imigran Gelap
Hukumonline

Indonesia kerap disebut sebagai negara transit bagi imigran gelap atau ilegal yang berniat masuk ke Australia. Wilayah perairan Indonesia yang luas memungkinkan imigran gelap diselundupkan. Pemerintah dituntut siap menangani para imigran ilegal.

Menurut Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM), Amir Syamsudin, kondisi geografis itu yang menyebabkan Indonesia tidak luput dari arus perlintasan imigran, terutama yang menuju Australia. Ia melihat para imigran yang mencari suaka ke Australia biasanya didominasi oleh masyarakat kelas menengah di negara yang sedang berkonflik. Seperti Afganistan, Sri Lanka dan Myanmar.

Motif para imigran beragam mulai dari menyelamatkan diri, mencari suaka atau mencari penghidupan yang lebih baik. Mengacu hukum internasional, hak para imigran dilindungi. Oleh karenanya dalam mengambil tindakan, pemerintah ataupun regulasi di tingkat nasional harus memperhatikan peraturan yang disepakati dunia internasional.

“Tidak mudah kita melakukan tindakan lewat kebijakan nasional secara sepihak untuk diterapkan. Harus memperhatikan konvensi internasional yang melindungi mereka,” kata Amir dalam seminar di kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, Kamis (05/12).

Amir menjelaskan Indonesia dan Australia sudah menjalin kerjasama yang cukup baik. Australia berharap Indonesia lebih proaktif menangani masalah imigran, khususnya yang ilegal. Menurutnya, pemerintah Australia melakukan hal itu karena sesuai dengan kebutuhan politik mereka. Ia menilai Australia melihat persoalan imigran ilegal secara serius.

Pada kesempatan yang sama Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional Kemenkopolhukam, Irjen Pol Bambang Suparno, mengatakan pemerintah telah membentuk tim untuk menangani persoalan imigran ilegal yang masuk ke Indonesia. Tim itu terdiri dari berbagai Kementerian dan Lembaga Pemerintah seperti Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kemenlu, TNI dan Polri.

Bambang menjelaskan, salah satu masalah yang dihadapi tim dalam menangani masalah imigran ilegal yaitu lemahnya regulasi. Khususnya yang mengatur tentang bagaimana menangani imigran iegal yang masuk ke Indonesia. Mengingat Australia sebagai negara tujuan, maka Indonesia berpotensi besar menjadi tempat singgah para imigran ilegal. Oleh karenanya pemerintah Australia kerap mendesak Indonesia untuk aktif dan serius menangani imigran ilegal. Sehingga dapat dihadang agar tidak masuk ke wilayah Australia.

Selaras hal tersebut Bambang menjelaskan, selama ini persoalan terkait administrasi warga negara asing termasuk imigran ilegal ditangani Ditjen Imigrasi. Cuma, jumlah petugas imigrasi terbatas sehingga tidak mampu menangani masalah imigran ilegal secara maksimal. Hal itu diperparah dengan minimnya regulasi yang kuat. Untungnya, saat ini pemerintah sudah merancang Peraturan Presiden (Perpres) yang intinya mengatur soal penanganan imigran ilegal. Rancangan Pepres itu sudah masuk tahap harmonisasi.

Dengan minimnya regulasi, Bambang melanjutkan, membuat aparat kebingungan melakukan tindakan. Ujungnya, aparat dinilai melakukan pembiaran atas persoalan imigran ilegal. Misalnya, ada sekelompok imigran ilegal yang terdampar di sebuah daerah. Kemudian aparat yang mau mengamankan kebingungan mau dibawa kemana para imigran ilegal itu. Anggaran juga sangat terbatas. Untuk menangani masalah tersebut pemerintah menggandeng beberapa lembaga internasional di bidang migrasi, seperti UNHCR dan IOM. “Jadi itu sulit dana dan payung hukumnya lemah,” kata Bambang.

Bambang menilai Australia sangat serius terhadap isu imigran gelap. Bahkan Indonesia didesak untuk menjadi pusat proses regional untuk imigran gelap yang hendak ke Australia. Tapi secara tegas pemerintah Indonesia menolak usulan pemerintah Australia itu.  Tapi karena desakan negara tetangga itu Bambang mengatakan pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) di darat dan laut untuk menghalau imigran ilegal ke Australia. Sejalan dengan itu Satgas laut rencananya akan mengerahkan 32 armada. Namun Bambang sudah melontarkan koreksi, karena untuk menangani persoalan imigran ilegal tidak perlu mengerahkan armada laut. Tapi penanganannya harus mengacu pada prinsip-prinsip kemanusiaan.

Selain itu berdasarkan data yang diperoleh Kemenkopolhukam Bambang menyebut sebagian besar imigran ilegal datang ke Indonesia menggunakan jalur udara. Mereka masuk secara legal dan biasanya memegang visa budaya atau wisata. Persoalannya, para imigran gelap itu melanjutkan perjalanannya dari Indonesia menuju Australia tanpa prosedur resmi. Perjalanan menuju Australia itu tidak dilakukan sendiri oleh para imigran gelap, tapi dibantu calo. Bambang mencatat para imigran gelap yang ingin ke Australia itu berani membayar para calo dengan mahal, mencapai puluhan ribu dollar AS.

Para imigran ilegal yang menunggu persiapan perjalanan menuju Australia menurut Bambang bertempat di suatu daerah di Cisarua, Bogor. Di lokasi itu terdapat ribuan imigran gelap yang berasal dari berbagai negara. Dengan keterbatasan yang ada, pemerintah belum maksimal menertibkan daerah tersebut. Sekalipun ingin mengusir para imigran gelap itu dari Bogor, kondisinya menurut Bambang tergolong sulit. Apalagi banyak imigran ilegal yang sudah menetap bertahun-tahun dan melakukan nikah siri dengan penduduk setempat.

Walau sulit, Bambang menegaskan sampai saat ini pemerintah berupaya membersihkan Cisarua dari imigran Ilegal. Apalagi para imigran ilegal itu dikhawatirkan membawa dampak negatif bagi Indonesia, khususnya penduduk lokal. Sebab tidak menutup kemungkinan dari komunitas imigran ilegal itu muncul potensi terorisme atau sindikat narkotika. Untuk mewujudkan hal tersebut, jajaran Polri dan TNI dirangkul dalam rangka penegakan hukum. Juga secara tegas pemerintah menginstruksikan kepada jajarannya untuk menindak tegas warga negara asing yang tidak berdokumen lengkap. “Kalau ada orang asing tidak bersertifikat lengkap, tangkap dulu. Kemudian diperiksa dan memanggil pihak imigrasi,” papar Bambang.

Kemudian, kata Bambang, pemerintah juga melakukan sosialisasi dan penyuluhan di wilayah pesisir yang rawan digunakan imigran ilegal untuk menyebrang ke Australia. Dengan begitu diharapkan penanganan terhadap imigran ilegal dapat berjalan lancar. “Penyuluhan nelayan di seluruh pantai selatan dengan lisan, film dan brosur, bahwa kerjasama dengan para imigran ilegal adalah tindak pidana,” tandasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info