Tiga orang petani yang memiliki lahan perkebunan akhirnya mengajukan uji materi sejumlah pasal dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para petani itu adalah M. Nur bin Abdul Razak, AJ Dahlan, dan Theresia Yes. Meteka adalah petani yang berkonflik/berselisih dengan perusahaan perkebunan setempat.
Ketiga petani yang masing-masing memiliki lahan perkebunan di Banda Mulia Aceh, Garut Jawa Barat, dan Sanggau Kalimantan Barat itu memohon pengujian Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 55 huruf a, c, d, dan Pasal 107 huruf a, c, d UU Perkebunan. Pasal-pasal itu dinilai multitafsir dan menjadi sumber konflik lahan yang merugikan para pemohon.
“Ketentuan tersebut tidak memberikan kepastian hukum terkait kewenangan penerbitan hak atas tanah yang berasal dari kawasan hutan dan tanah telantar,” ujar salah satu kuasa hukum pemohon, Andi Muttaqien dalam sidang pendahuluan di ruang sidang MK, Kamis (15/10).
Pasal 11 ayat (2) UU Perkebunan mengatur kewenangan pemerintah pusat mengalihkan status hak kawasan hutan negara atau tanah telantar kepada pekebun. Pasal 12 ayat (1) mengatur penggunaan tanah hak ulayat, pelaku usaha perkebunan harus bermusyawarah dengan masyarakat hukum adat setempat untuk memperoleh persetujuan dengan imbalan. Pasal 55 jo Pasal 107 UU Perkbunan mengatur penggunaan lahan perkebunan yang tidak sah dikenakan sanksi pidana penjara.
Andi Muttaqien mengungkapkan salah satu pemohon, M Nur, adalah petani lahan perkebunan di Aceh yang berkonflik dengan perkebunan PT Rasapala. Nur bersama dengan 6 orang lainnya di Aceh dituduh melakukan pengrusakan dan menduduki lahan perkebunan yang diklaim milik perusahaan. “Selain Nur, enam orang lain penduduk setempat menjadi terdakwa dan tengah disidangkan,” ungkapnya dalam sidang yang diketuai Arief Hidayat.
Nasib serupa dialami pemohon AJ Dahlan yang berdomisili di Tasik yang tanah perkebunannya berkonflik dengan sebuah perusahaan yang juga potensial dikriminalkan dengan adanya pasal dalam UU Perkebunan tersebut. Demikian pula dengan Theresia, berkonflik dengan sebuah perusahaan sawit asal Malaysia gara-gara lahan.
Andi menilai rumusan pasal-pasal multitafsir potensial disalahgunakan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Misalnya, rumusan Pasal 11 ayat (2) membuat pemerintah pusat bisa semena-mena mengalihkan tanah untuk perusahaan. Padahal, untuk bisa mendapatkan lahan dari pengalihan hutan harus ada syarat izin lokasi, izin lingkungan, dan izin usaha.
Pasal 12 ayat (1) UU Perkebunan dinilai hanya mengatur soal persetujuan untuk memperoleh tanah masyarakat adat. Sementara tidak diatur akibat hukum apabila masyarakat menolak untuk menyerahkan tanah ulayat, sehingga ada posisi ketidaksetaraan antara masyarakat adat dengan perusahaan karena adanya kata “imbalan.”
Menurutnya, kata “imbalan” setelah menyerahkan hak tanah ulayat ini sebagai hubungan antara orang yang bekerja dengan orang yang dipekerjakan. Karena itu, untuk menyetarakan posisi antara perusahaan dengan masyarakat adat, dalam petitumnya pemohon meminta pemaknaan ‘agar penyerahan tanah dan ketentuannya harus disepakati kedua belah pihak’.
Menurut pemohon, Pasal 55 dan Pasal 107 UU Perkebunan, dijadikan alat untuk mengkriminalkan masyarakat oleh perusahaan. Apalagi, dalam putusan MK sebelumnya substansi pasal yang sama dalam UU Perkebunan sebelumnya sudah pernah dibatalkan. Namun, pembuat UU kembali memunculkan kedua pasal itu.
“Pasal 55 sebenarnya replikasi dari Pasal 21 UU Perkebunan sebelumnya yang sudah dibatalkan MK. Jadi, penjatuhan sanksi (pidana) dalam pasal tersebut tidak tepat apabila dikenakan terhadap orang yang menduduki tanah berdasarkan hukum adat,” katanya.
Karena itu, para pemohon meminta pasal-pasal itu dihapus karena bertentangan dengan UUD 1945. Khusus, Pasal 12 ayat (2) UU Perkebunan minta ditafsirkan secara inkonstitusional bersyaratsepanjang tidak dimaknai “Musyawarah yang dilakukan antarapelaku usaha perkebunan dengan Masyarakat Hukum Adat dilakukan dengan posisi setara dan memberikan sepenuhnya hak Masyarakat Hukum Adat untuk menolak penyerahan jika tidak terdapat kesepakatan.”
Menanggapi permohonan, anggota Majelis Panel Aswanto meminta para pemohon memperkuat bagian legal standing-nya. Hal ini agar majelis bisa melihat apa sebenarnya kerugian hak konstitusional yang dialami para pemohon. “Pemohon juga harus menghadapkan pasal yang diuji dengan pasal-pasal konstitusi, sehingga akan mudah dilihat pertentangannya,” kata Aswanto.
Hakim lain, Arief Hidayat, meminta agar permohonan menguraikan putusan MK yang menyebut tanah adat bukan tanah negara. “Apakah spirit permohonan ini sudah sama atau belum dengan putusan MK itu. apakah betul ada replikasi?” Itu kan sebetulnya tidak begitu. Nanti kalau dibatalakan akan berbahaya, aturan perkebunan akan semakin liar,” kata Arief mengingatkan.
Ketiga petani yang masing-masing memiliki lahan perkebunan di Banda Mulia Aceh, Garut Jawa Barat, dan Sanggau Kalimantan Barat itu memohon pengujian Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 55 huruf a, c, d, dan Pasal 107 huruf a, c, d UU Perkebunan. Pasal-pasal itu dinilai multitafsir dan menjadi sumber konflik lahan yang merugikan para pemohon.
“Ketentuan tersebut tidak memberikan kepastian hukum terkait kewenangan penerbitan hak atas tanah yang berasal dari kawasan hutan dan tanah telantar,” ujar salah satu kuasa hukum pemohon, Andi Muttaqien dalam sidang pendahuluan di ruang sidang MK, Kamis (15/10).
Pasal 11 ayat (2) UU Perkebunan mengatur kewenangan pemerintah pusat mengalihkan status hak kawasan hutan negara atau tanah telantar kepada pekebun. Pasal 12 ayat (1) mengatur penggunaan tanah hak ulayat, pelaku usaha perkebunan harus bermusyawarah dengan masyarakat hukum adat setempat untuk memperoleh persetujuan dengan imbalan. Pasal 55 jo Pasal 107 UU Perkbunan mengatur penggunaan lahan perkebunan yang tidak sah dikenakan sanksi pidana penjara.
Andi Muttaqien mengungkapkan salah satu pemohon, M Nur, adalah petani lahan perkebunan di Aceh yang berkonflik dengan perkebunan PT Rasapala. Nur bersama dengan 6 orang lainnya di Aceh dituduh melakukan pengrusakan dan menduduki lahan perkebunan yang diklaim milik perusahaan. “Selain Nur, enam orang lain penduduk setempat menjadi terdakwa dan tengah disidangkan,” ungkapnya dalam sidang yang diketuai Arief Hidayat.
Nasib serupa dialami pemohon AJ Dahlan yang berdomisili di Tasik yang tanah perkebunannya berkonflik dengan sebuah perusahaan yang juga potensial dikriminalkan dengan adanya pasal dalam UU Perkebunan tersebut. Demikian pula dengan Theresia, berkonflik dengan sebuah perusahaan sawit asal Malaysia gara-gara lahan.
Andi menilai rumusan pasal-pasal multitafsir potensial disalahgunakan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Misalnya, rumusan Pasal 11 ayat (2) membuat pemerintah pusat bisa semena-mena mengalihkan tanah untuk perusahaan. Padahal, untuk bisa mendapatkan lahan dari pengalihan hutan harus ada syarat izin lokasi, izin lingkungan, dan izin usaha.
Pasal 12 ayat (1) UU Perkebunan dinilai hanya mengatur soal persetujuan untuk memperoleh tanah masyarakat adat. Sementara tidak diatur akibat hukum apabila masyarakat menolak untuk menyerahkan tanah ulayat, sehingga ada posisi ketidaksetaraan antara masyarakat adat dengan perusahaan karena adanya kata “imbalan.”
Menurutnya, kata “imbalan” setelah menyerahkan hak tanah ulayat ini sebagai hubungan antara orang yang bekerja dengan orang yang dipekerjakan. Karena itu, untuk menyetarakan posisi antara perusahaan dengan masyarakat adat, dalam petitumnya pemohon meminta pemaknaan ‘agar penyerahan tanah dan ketentuannya harus disepakati kedua belah pihak’.
Menurut pemohon, Pasal 55 dan Pasal 107 UU Perkebunan, dijadikan alat untuk mengkriminalkan masyarakat oleh perusahaan. Apalagi, dalam putusan MK sebelumnya substansi pasal yang sama dalam UU Perkebunan sebelumnya sudah pernah dibatalkan. Namun, pembuat UU kembali memunculkan kedua pasal itu.
“Pasal 55 sebenarnya replikasi dari Pasal 21 UU Perkebunan sebelumnya yang sudah dibatalkan MK. Jadi, penjatuhan sanksi (pidana) dalam pasal tersebut tidak tepat apabila dikenakan terhadap orang yang menduduki tanah berdasarkan hukum adat,” katanya.
Karena itu, para pemohon meminta pasal-pasal itu dihapus karena bertentangan dengan UUD 1945. Khusus, Pasal 12 ayat (2) UU Perkebunan minta ditafsirkan secara inkonstitusional bersyaratsepanjang tidak dimaknai “Musyawarah yang dilakukan antarapelaku usaha perkebunan dengan Masyarakat Hukum Adat dilakukan dengan posisi setara dan memberikan sepenuhnya hak Masyarakat Hukum Adat untuk menolak penyerahan jika tidak terdapat kesepakatan.”
Menanggapi permohonan, anggota Majelis Panel Aswanto meminta para pemohon memperkuat bagian legal standing-nya. Hal ini agar majelis bisa melihat apa sebenarnya kerugian hak konstitusional yang dialami para pemohon. “Pemohon juga harus menghadapkan pasal yang diuji dengan pasal-pasal konstitusi, sehingga akan mudah dilihat pertentangannya,” kata Aswanto.
Hakim lain, Arief Hidayat, meminta agar permohonan menguraikan putusan MK yang menyebut tanah adat bukan tanah negara. “Apakah spirit permohonan ini sudah sama atau belum dengan putusan MK itu. apakah betul ada replikasi?” Itu kan sebetulnya tidak begitu. Nanti kalau dibatalakan akan berbahaya, aturan perkebunan akan semakin liar,” kata Arief mengingatkan.
