Mengenai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) MA, Ketua Tim Reformasi Birokrasi MA, Jeanny H.V Hutauruk menjelaskan pada tahun 2018 penilaian mandiri mendapat nilai 88,43. Menurutnya, penilaian ini telah dilaporkan Tim Reformasi Birokrasi MA secara berjenjang kepada Kepala Badan Pengawasan, Sekretaris MA, hingga Kemenpan RB.
“Kita berharap evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan RB membawa hasil positif dengan diterimanya hasil penilaian oleh Tim Evaluator yang akan disampaikan dalam waktu dekat.”
Sebelumnya, MA mendapat penghargaan atas pelaksanaan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Prestasi ini diraih setelah 7 unit satuan kerja pengadilan dinyatakan lulus berdasarkan hasil survei kedua lembaga tersebut.
Ketujuh unit kerja pengadilan tersebut ialah Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta; PT Jawa Barat; Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam; Pengadilan Agama (PA) Surabaya; Pengadilan Militer II-08 Jakarta; Pengadilan Militer II-13 Madiun; dan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Ketujuh unit kerja itu menjadi bagian dari 205 unit kerja pemerintahan yang mendapat penghargaan Zona Integritas. (Baca Juga: MA Raih Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi)
