Selasa, 11 Desember 2018

MA Raih Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi

Aida Mardatillah

Mahkamah Agung (MA) mendapat penghargaan atas pelaksanaan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Prestasi ini diraih setelah 7 unit kerja pengadilan dinyatakan lulus berdasarkan hasil survei kedua lembaga tersebut.

 

Ketujuh unit kerja pengadilan tersebut ialah Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, PT Jawa Barat, Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam, Pengadilan Agama (PA) Surabaya, Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Pengadilan Militer II-13 Madiun, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Ketujuh unit kerja itu menjadi bagian dari 205 unit kerja pemerintahan yang mendapat penghargaan Zona Integritas.

 

Selain MA, lembaga negara lain yang mendapat penghargaan ialah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Perindustrian, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri. Lima diantaranya mendapat penghargaan unit kerja kategori Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan sebanyak 200 unit kerja mendapat kategori Wilayah Bebas Korupsi (WBK) termasuk MA.

 

Penganugerahan penghargaan ini diserahkan oleh Wakil Presiden RI, Muhammad Jusuf Kalla, pada Senin (10/12) di Hotel Sultan dan diterima oleh 9 pimpinan lembaga tersebut. Dari 9 lembaga tersebut, apresiasi khusus diberikan kepada 4 lembaga penegak hukum, yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, MA, dan Kemenkumham. Sejumlah unit kerja dari keempat lembaga ini memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), masing-masing 59 unit kerja dari Kepolisian, 13 unit kerja dari Kejaksaan Agung, 7 unit kerja dari MA, dan 10 unit kerja.

 

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengapresiasi terhadap lembaga penegak hukum yang mendapat penghargaan tersebut. Meski akhir-akhir ada berita buruk aparat penegak hukum ditangkap KPK, tetapi banyak juga yang dicapai dalam upaya memperbaiki layanan kepada masyarakat. “Kita harus menyampaikan hanya mengenai beberapa orang yang ditangkap, tetapi juga menyampaikan berapa orang yang telah memberi pelayana terbaik kepada masyarakat,” ujar Jusuf Kalla ujar Syafrudin dalam keteranganya yang yang diterima Hukumonline, Selasa (11/12/2018).

 

Sekretaris MA Achmad Setyo Pudjoharsoyo mengatakan penghargaan ini merupakan hasil upaya MA melaksanakan program reformasi birokrasi dan badan peradilan di bawahnya yang telah dilakukan sejak tahun 2010. Terdapat keselarasan antara ikhtiar melakukan reformasi peradilan dan reformasi birokrasi peradilan.

 

“Terobosan-terobosan MA untuk mewujudkan peradilan agung memiliki keselarasan dengan sasaran yang ingin dicapai oleh reformasi birokrasi,” kata Pudjo.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua