Razikun menambahkan bahwa dengan alasan hakim telah melampaui kewenangan, MA sebenarnya sudah cukup landasan untuk menolak putusan itu. Namun demikian, menurut Razikun, pihaknya masih menunggu pernyataan resmi dari MA untuk membatalkan putusan PT Jabar. Itu kan baru keputusan tim panel, keputusan resminya kan belum, kata Razikun.
Sebelum MA membatalkan putusan PT Jabar, lanjut Razikun, pihaknya akan tetap mendorong KPUD Depok untuk meneruskan upaya pengajuan peninjauan kembali (PK).
Kredibiltas MA
Razikun menegaskan bahwa kredibilitas MA secara kelembagaan tergantung apakah rekomendasi Tim Panel ditindaklanjuti atau tidak. Untuk itu, menurut Razikun, pihaknya berharap agar Tim Panel juga merekomendasikan ke MA agar putusan PT Jabar dibatalkan. Kalau nanti MA secara lembaga tidak merekomendasikan bahwa putusan PT Jabar ini batal demi hukum, itu malah akan menjatuhkan kredibilas MA, ujarnya.
Razikun merujuk pada tiga kasus sengketa Pilkada yang telah diputus oleh MA, yakni sengketa pilkada Sulawesi Utara (Sulut), Kepulauan Riau (Kepri) dan Bengkulu. Kebetulan, dua dari tiga kasus itu ketua majelisnya adalah anggota tim panel MA. Paulus Effendie Lotulung, misalnya, adalah ketua majelis untuk kasus Kepri, sedangkan Parman Soeparman menjadi ketua majelis untuk kasus Sulut.
Pada kedua kasus tersebut, MA menyatakan menolak gugatan pemohon dengan alasan MA tidak bisa melampaui kewenangannya. Putusan MA tersebut didasarkan pada pasal 3 ayat (1) Perma No. 2/2005 yang menyatakan bahwa permohonan keberatan yang dapat diajukan hanya yang berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon terpilih.
Tim Panel Mahkamah Agung (MA) menyimpulkan bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat (PT Jabar) yang memeriksa sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Depok telah melakukan kesalahan. Tim yang secara khusus dibentuk untuk mencari penyelesaian atas polemik yang timbul akibat putusan PT Jabar itu juga menyimpulkan bahwa majelis hakim telah melakukan unprofesional conduct (tindakan tidak profesional, red.) dan telah melampaui kewenangan dalam memutus perkara pilkada Depok.
Sebagaimana diberitakan oleh Koran Tempo (20/08), selanjutnya Tim Panel akan menyerahkan hasil pemeriksaan beserta rekomendasi yang perlu ditempuh kepada Ketua MA Bagir Manan. Dalam rekomendasinya, Tim Panel meminta agar majelis hakim terkait diperiksa secara intensif dan apabila tebukti, dapat dikenai sanksi administrasi.
Sayangnya, ketika hukumonline mencoba untuk mengkonfirmasi berita ini, Ketua Muda Pengawasan MA Gunanto Suryono tidak berhasil dihubungi. Namun, asistennya Teguh Harbiyanto membenarkan bahwa Tim Panel yang terdiri dari Paulus Effendi Lotulung, Parman Soeparman, Arifin Tumpa, Gunanto Suryono dan Joko Sarwoko telah sampai pada kesimpulan.
Namun, rekomendasi Tim Panel tidak akan membatalkan putusan PT Jabar, karena kalau soal putusan harus lewat eksaminasi, ujar Teguh yang juga meminta agar informasi ini dikonfimasi ke Gunanto.
Menanggapi hasil Tim Panel tersebut, M. Razikun Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menganggap apa yang dihasilkan tim panel ini sudah proporsional dan sesuai dengan rasa keadilan. Razikun juga menyatakan bahwa dia menyambut positif hasil Tim Panel tersebut, karena hal tersebut dapat menepis kekhawatiran masyarakat terhadap kredibilitas MA dalam membenahi lingkungan peradilan.
