Untuk tes psikologi tertulis, Tim Seleksi menggandeng Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Psikotes itu mengukur aspek kecerdasan (20 %), integritas (40 %), dan kesetiaan terhadap NKRI (40 %). Menurut Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, tes tersebut tidak berdasar. Sebagaimana disebut pasal 11 huruf e UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, aspek yang paling vital adalah keahlian dan pengalaman di bidang Pemilu, tegasnya.
Ray menjelaskan, persyaratan mengenai keahlian dan pengalaman di bidang Pemilu mestinya dijadikan alat penyaring. Karena tidak dijalankan, sejumlah tokoh yang sangat memahami pemilu di tingkat nasional justru digugurkan, keluh Ray.
Sementara itu, Direktur Indonesian Parliamentary Center, Sulastio, menilai Tim Seleksi terlalu terburu-buru. Mestinya pengumuman penilaian itu dilakukan secara komprehensif. Psikotes ini sifatnya komplementer, ungkapnya.
Tidak jelas
Terpisah, pakar Hukum Tata Negara UGM, Denny Indrayana, mengungkit kredibilitas Tim Seleksi. Selain proses seleksi yang kacau, menurut Denny, kredibilitas dan kapasitas Tim Seleksi juga tidak jelas.
Denny menyatakan, dibandingkan dengan panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tim Seleksi KPU kalah jauh. Ini tidak jelas siapa panselnya. Pansel KPK masih diisi oleh tokoh yang dikenal masyarakat, sepert Syafi'i Ma'arif, imbuhnya.
Meski demikian, menggugat keanggotaan Tim Seleksi bukan tindakan yang gampang. Sebab, lanjut Denny, harus mengubah Keputusan Presiden terlebih dahulu.
Usai mengumumkan hasil seleksi tertulis, 21 Agustus hingga 1 September nanti Tim Seleksi bakal menyelenggarakan tes wawancara, meminta masukan masyarakat, dan menetapkan 21 calon anggota KPU. Lalu, pada 3 hingga 7 September, 21 nama itu diajukan kepada Presiden. Setelah menetapkan ke-21 nama itu, Presiden lantas mengajukannya kepada Komisi II DPR yang akan melakukan fit and proper test.
