Peraturan pelaksana atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025 terkait sisa kuota internet perlu segera disusun. Selain itu, diskusi mengenai penetapan tarif kuota internet wajib melibatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta lembaga konsumen.
Pemerintah didorong untuk segera menerbitkan peraturan tersebut sebagai acuan resmi. Aturan ini nantinya dapat menjadi dasar implementasi Putusan MK yang memuat kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan.
Kuasa Hukum Pemohon Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025, Viktor Santoso Tandiasa, menyampaikan bahwa selama proses persidangan terdapat dua pandangan yang saling bertentangan.
Baca Juga:
- MK Perkuat Perlindungan Konsumen, Operator Telekomunikasi Wajib Sediakan Opsi Sisa Kuota Tetap Aktif
Di satu sisi, pihak Pemohon terdiri dari ojek online, pedagang kuliner online, dosen, dan advokat. Pihak Pemohon didukung oleh keterangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), serta Amicus Curiae dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet).
Sementara di sisi lain, terdapat pihak-pihak yang menolak permohonan tersebut, yaitu pemerintah, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), PT PLN, PT Telkomsel, Indosat, dan PT XLSMART.
“Kalau DPR memang cenderung lebih netral, tapi dalam keterangannya memang lebih cenderung ke arah yang sama dengan pemerintah,” jelasnya dalam keterangan yang diberikan pada diskusi publik, Rabu (29/7).
Kedua kubu memiliki sudut pandang berbeda terkait definisi dan kedudukan kuota internet. Pihak Pemohon menilai kuota internet merupakan hak milik (kebendaan) sekaligus barang tidak berwujud yang dapat habis digunakan. Sebaliknya, pihak kontra menganggap kuota internet hanyalah satuan pengukuran akses layanan jasa telekomunikasi (service access unit) berbasis kapasitas jaringan bersama (shared network capacity), bukan barang atau komoditas yang menjadi objek kepemilikan.
Pada putusannya, MK menyampaikan dalam pertimbangan hukum bahwa mengingat kuota internet hanya dapat diperoleh setelah pengguna membayarkan sejumlah uang miliknya, maka kuota internet harus diposisikan sebagai benda tidak berwujud yang di dalamnya melekat hak milik.
“Nah, sebenarnya Putusan MK ini sudah cukup jelas dan tidak bisa ditafsirkan lain-lain,” tegasnya.
Selain itu, MK memberikan perlindungan kepada pengguna jasa telekomunikasi yang masih memiliki sisa kuota internet dengan memberikan pilihan untuk mengakses akumulasi atau rollover kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, refund, atau bentuk perlindungan lainnya.
“Artinya, mau apapun pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi itu tidak boleh menghanguskan kuota,” ucap Viktor.
Viktor menegaskan bahwa norma yang diuji adalah Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Pasal tersebut memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengatur formula penetapan tarif yang digunakan oleh penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi. "Nah, ini pagar yang harus diperhatikan oleh para penyelenggara terutama pemerintah," ucapnya.
Setelah adanya putusan ini, ia berharap pemerintah atau Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) segera menyusun peraturan pelaksana, baik berbentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri, sebagai panduan bagi operator. Viktor juga mewanti-wanti pengaturan konstruksi hukum terkait benda tidak berwujud ini agar tidak timbul celah tindak pidana pencurian kuota internet.
Dari persidangan yang berlangsung, Viktor menyimpulkan bahwa upaya melawan kekuatan besar tidak melalu harus menggunakan kekuatan yang sama besarnya.
“Artinya, teman-teman semua bisa mempunyai kesempatan untuk melakukan pembelaan terhadap hal-hal yang dinilai merugikan hak konstitusional teman-teman semua, terutama dalam hal pelindungan konsumen,” ujarnya.
Pengawasan KPPU dan Perlindungan Konsumen
Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo, menambahkan bahwa persoalan kuota internet yang hangus bukan hanya melibatkan durasi masa aktif, melainkan juga mekanisme pergantian paket kuota yang kerap tidak mengakomodasi sisa kuota dari paket lama. Hal ini harus menjadi catatan penting ketika Komdigi menyusun peraturan pelaksana.
Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo. Foto: Tangkapan layar Zoom
Selain itu, YLKI mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawasi para penyedia jasa telekomunikasi agar tidak ada persekongkolan antar-operator dalam menetapkan tarif kuota.
"YLKI mendorong untuk mengantisipasi hal ini terjadi dengan KPPU hadir untuk bisa sama-sama urun rembuk dalam hal menetapkan tarif kuota internet itu sendiri," ujarnya.
Rio juga memberikan pesan kepada penyedia jasa telekomunikasi agar tidak menetapkan harga yang terlalu tinggi untuk fitur kuota rollover. Apabila harganya melampaui daya beli masyarakat, konsumen pada akhirnya akan dipaksa kembali membeli paket internet bulanan biasa yang sanggup mereka jangkau.
Kini, pembahasan tarif tidak boleh lagi hanya melibatkan penyedia jasa dan regulator, tetapi lembaga konsumen juga perlu dilibatkan. Lembaga konsumen memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan praktik bisnis yang berjalan adil, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha.
“Ini adalah tanggung jawab sosial kami sebagai lembaga konsumen untuk bisa membawa pesan dan juga memastikan suatu harga itu terjangkau dan juga lebih fair kepada konsumen,” tutupnya.
