Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang mewajibkan operator telekomunikasi menyediakan opsi pemanfaatan sisa kuota internet dinilai belum mengakhiri polemik kuota hangus. Indonesian Audit Watch (IAW) menilai putusan tersebut justru menjadi momentum membenahi tata kelola industri telekomunikasi melalui audit menyeluruh dan penyusunan mekanisme restitusi bagi konsumen.
Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus mengatakan Mahkamah telah memberikan penegasan bahwa sisa kuota internet memiliki nilai ekonomi karena telah dibeli oleh konsumen. Oleh sebab itu, negara dinilai perlu memastikan hak ekonomi masyarakat benar-benar terlindungi, tidak hanya untuk layanan ke depan tetapi juga terhadap praktik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
“Kini pertanyaannya bukan lagi apakah kuota hangus dibolehkan, tetapi berapa besar nilai ekonomi milik masyarakat yang selama bertahun-tahun hilang tanpa pilihan, tahap kompensasi, dan tanpa pernah diaudit secara terbuka,” ujar Iskandar dikutip dari Antara, Selasa (28/7/2026).
Baca juga:
- MK Perkuat Perlindungan Konsumen, Operator Telekomunikasi Wajib Sediakan Opsi Sisa Kuota Tetap Aktif
- Revisi UU Persaingan Usaha Harus Bidik Dominasi Data dan Algoritma di Pasar Digital
Iskandar berpendapat putusan MK tidak menghapus keberadaan masa aktif paket internet. Operator tetap dapat menawarkan berbagai jenis paket dengan karakteristik yang berbeda, termasuk paket yang menyediakan fasilitas rollover maupun yang tidak. Namun, putusan tersebut menegaskan operator tidak dapat lagi menghapus seluruh manfaat ekonomi yang telah dibeli pelanggan hanya karena masa aktif paket telah berakhir.
Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan sisa kuota internet merupakan manfaat ekonomi yang telah dibayar konsumen. Karena itu, keberadaannya berkaitan dengan perlindungan hak milik dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Selain itu, para operator telekomunikasi diminta untuk menyediakan berbagai pilihan perlindungan bagi pelanggan, seperti akumulasi kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat ke paket lain, pemberian kompensasi, pengembalian dana, maupun bentuk perlindungan lain tanpa membebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
