Bagi IAW, putusan tersebut mengubah paradigma hubungan hukum antara operator dan pelanggan. Selama ini hubungan kontraktual dianggap selesai ketika masa aktif paket berakhir, meskipun masih terdapat sisa kuota yang belum dimanfaatkan pelanggan.
Dia menekankan kepentingan komersial perusahaan tidak lagi dapat dijadikan satu-satunya alasan untuk menghapus manfaat ekonomi yang telah dibayar masyarakat. Sehingga, pemerintah didorong membuka data historis mengenai kuota internet yang hangus selama bertahun-tahun untuk mengetahui besaran hak konsumen yang belum terpenuhi.
Dalam kajiannya, IAW memperkirakan nilai kuota internet yang tidak termanfaatkan mencapai sekitar Rp63 triliun setiap tahun dengan akumulasi sekitar Rp613 triliun dalam jangka panjang.
“Hitungan IAW bukan putusan pengadilan dan bukan hasil audit final. Justru karena itu negara harus mengujinya menggunakan data primer milik operator, mulai dari jumlah paket yang terjual, volume kuota yang digunakan, kuota yang hangus, hingga perlakuan akuntansinya,” jelasnya.
Selain audit, IAW juga mengusulkan pemerintah menyiapkan skema restitusi historis bagi konsumen yang dirugikan. Bentuk kompensasi tersebut tidak harus berupa pengembalian uang, melainkan dapat berupa kredit kuota, penambahan masa aktif, pengalihan manfaat ke paket baru, maupun pembentukan dana kompensasi konsumen.
Seluruh bentuk restitusi, kata Iskandar, harus disusun berdasarkan data yang dapat diverifikasi. Pemerintah perlu mengetahui jumlah pelanggan terdampak, besaran kuota yang hilang, metode perhitungan nilai transaksi, hingga bentuk kompensasi yang paling tepat.
Dalam aspek akuntansi, audit juga dinilai perlu mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Standar tersebut dinilai penting untuk memastikan kapan kewajiban layanan operator dianggap selesai serta bagaimana pendapatan dari penjualan paket internet diakui.
















