Dorong BPK lakukan pemeriksaan
IAW turut mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara yang berkaitan dengan PT Telkom Indonesia sebagai badan usaha milik negara beserta anak usahanya. Sementara terhadap operator swasta, pengawasan dinilai dapat dilakukan melalui pemeriksaan pengelolaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penggunaan spektrum frekuensi, hingga efektivitas pengawasan kementerian terkait.
Meski demikian, Iskandar menyebut putusan MK tidak dapat langsung dimaknai sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan operator telekomunikasi. Dugaan pelanggaran pidana menurutnya, baru dapat disimpulkan apabila audit menemukan adanya manipulasi data, laporan keuangan yang menyesatkan, penyalahgunaan kewenangan, atau bentuk perbuatan melawan hukum lainnya.
"Putusan MK adalah koreksi terhadap sistem perlindungan konsumen, bukan vonis pidana. Jika nanti ditemukan dugaan fraud, kolusi, atau penyalahgunaan kewenangan, semuanya tetap harus dibuktikan melalui audit dan proses hukum yang berlaku," katanya.
Terpisah, anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh juga mendorong agar seluruh operator telekomunikasi segera mematuhi putusan MK. Operator harus segera menyesuaikan sistem layanan agar masyarakat tidak lagi kehilangan sisa kuota internet yang telah dibeli tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai.
Dia menilai putusan MK menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan hak konsumen atas kuota internet yang telah dibayar secara sah sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah untuk memastikan implementasinya berjalan efektif di lapangan.
“Jangan sampai masyarakat terus dirugikan karena sisa kuota yang telah dibeli tiba-tiba hangus tanpa perlindungan yang jelas,” pungkasnya.
















