Presiden seharusnya menindak penyelenggara negara, terutama menteri, yang kuat dugaan terlibat dalam penyimpangan proyek Hambalang. Aparat penegak hukum sesuai tugas dan fungsi masing-masing juga harus bertindak tegas terhadap mereka yang diduga keras melakukan penyimpangan. Hasil audit BPK menunjukkan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah akibat penyimpangan dimaksud.
Anggota Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho, meminta Presiden SBY memberi teguran kepada anggota kabinetnya yang tersangkut kasus Hambalang. Hasil audit BPK menyebut nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo. Andi Mallarangeng dinilai membiarkan penyimpangan yang dilakukan anak buahnya. Seorang anak buah Andi sudah dinyatakan KPK sebagai tersangka dalam kasus ini.
Emerson yakin, jika tidak bertindak segera, citra pemerintahan Presiden SBY akan kian buruk di mata publik. “Presiden harus mengambil tindakan dengan memberikan teguran, meminta mundur, atau pecat,” kata Emerson, dalam diskusi radio di Jakarta, Sabtu (03/11)
Sesuai hasil audit BPK, proyek Hambalang telah menyeret sejumlah nama penting. Selain Andi dan Agus, ada nama mantan Ketua BPN Joyo Winoto. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan tindakan-tindakan penting, termasuk melakukan penggeledahan kantor dan rumah pihak-pihak yang diduga terlibat dan menerima aliran dana.
Dikatakan Emerson, hasil audit BPK semestinya dijadikan Presiden sebagai landasan untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran pemerintahan. Ini menjadi pintu pula bagi Presiden untuk membuktikan bahwa pemerintahan yang dia pimpin bersih. “Kalau memang terlibat atau diduga melakukan kelalaian agar ini sekaligus membuktikan kepada publik presiden tidak hanya sekedar mengeluh, tapi mengambil tindakan,” ujarnya.
Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi berpadangan masyarakat sudah jenuh dengan politik ‘tunjuk tangan’. Artinya, pejabat yang tersandung persoalan hukum tidak lagi mengorbankan jajarannya semata. Sebagai pengambil kebijakan dan penanggungjawab, seorang menteri memiliki peran penting terhadap proyek yang dilakukan.
Sebagai pemimpin pemerintahan, Presiden semestinya tidak menjadikan perkara korupsi sebagai ‘drama politik’. Presiden justru perlu mengambil tindakan tegas. “Kasus Hambalang ini contoh kasus kecil dalam menyelesaikan korupsi di hulu. Korupsi itu larinya lebih cepat, karena hulunya dipelihara, dan itulah kegagalan kita sebagai bangsa,” imbuhnya.
















