Tindak Pejabat Terlibat Penyimpangan Proyek Hambalang
Berita

Tindak Pejabat Terlibat Penyimpangan Proyek Hambalang

Penelusuran aliran dana semakin membuat terang penyimpangan.

Rfq
Bacaan 2 Menit

Tindakan tegas terhadap pelaku karena sudah semakin terang penyimpangan yang terjadi. “Ini proyek abal-abal,” kata anggota Panja DPR tentang Hambalang, Zulfadli.

Telusuri aliran dana

KPK telah menelusuri aliran dana dalam kasus Hambalang yang mengalir ke sejumlah pihak tertentu. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sendiri telah menyerahkan Laporan Hasil Analisis (LHA) atas sejumlah aliran dana mencurigakan terhadap beberapa kasus ke KPK, antara lain proyek Hambalang.

Menurut Emerson, KPK tidak menjadikan laporan audit BPK semata dalam mengembangkan kasus tersebut. Tetapi, KPK dapat melibatkan PPATK untuk menelusuri transaksi mencurigakan terhadap kasus Hambalang. Emerson menduga adanya dana cash back dalam proyek triliunan rupiah itu. “Yang mengkhawatirkan kita dari temuan pemeriksaan dokumen saja BPK ada Rp243 milyar dan bukan tidak mungkin separuhnya dari proyek itu terindikasi praktik korupsi,” katanya.

Dalam penegakan hukum, KPK harus lebih maju dalam mengembangkan kasus tersebut. Apalagi nama Menpora kerap disebut dalam persidangan kasus serupa di Pengadilan Tipikor. Dia berharap KPK tidak hanya menjerat individu, tetapi pihak korporasi yang diduga ikut bermain dalam proyek tersebut. “Menjerat pelaku juga bukan hanya dengan korupsi, tapi dengan pencucian uang,” ujarnya.

Audit tahap dua

Kepala Biro Humas BPK, Bahtiar Arif mengatakan BPK menunggu tindaklanjut terhadap laporan audit tahap pertama yang sudah diberikan kepada DPR. Menurutnya pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK berdasarkan bukti dan fakta. Sehingga dia menampik adanya tudingan intervensi terhadap hasil laporan audit tahap pertama. Sesuai aturan, kata Bahtiar, hasil audit BPK dapat ditindaklanjuti dengan rentang waktu 60 hari.

Soal kapan BPK akan merampungkan audit tahap dua, Bahtiar belum dapat berkomentar. Pasalnya BPK mesti mencari sejumlah dokumen dan risalah dari DPR. Pasalnya dalam rapat-rapat dengan Kemenpora dengan DPR terdapat notulensi yang diperlukan BPK.

“Di dalam pemeriksaan diperlukan kecukupan bukti kompeten, itu menjadi prinsip sehingga tidak   bisa dikatakan kapan selesainya. Prinsip kami bukti yang kompeten yang kami terima untuk melakukan proses pemeriksaan itu,” pungkasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info