Padahal, menurut Maqdir, Pengadilan Tipikor Jakarta itu merupakan salah satu jendela untuk melihat penegakan hukum di Indonesia. "Mereka melihat betapa buruknya fasilitas umum (di pengadilan) kita. Jangan-jangan mereka beranggapan buruknya fasilitas umum itu sama buruknya dengan penegakan hukum bagi pencari keadilan," tuturnya.
Maqdir berpandangan, seharusnya Pengadilan Tipikor Jakarta dibuat terpisah seperti Mahkamah Konstitusi (MK). Tidak bercampur baur dengan kesibukan lain yang tidak menunjang penegakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat. Terlebih lagi, pengadilan itu tempat menegakkan keadilan dan kebenaran, bukan tempat menghina.
"Bagi saya hukum itu untuk menjunjung hak asasi manusia. Banyak orang dihukum, dihina di pengadilan, dan hak asasi mereka dilanggar atas nama penegakan hukum. Terutama dalam perkara korupsi, cukup banyak orang tidak melakukan kejahatan, tetapi dihukum. Mereka menjadi koruptor karena jabatan, bukan kejahatan," ucapnya.
Sementara, Humas Pengadilan Tipikor Jakarta Sutio Jumagi Akhirno mengatakan, gedung yang sekarang digunakan beserta fasilitasnya bukan milik pengadilan maupun Mahkamah Agung. "Kita nyewa. Kalau masalah kebersihan toilet, ada yang bilang tidak memadai, begitulah kondisinya. Insya Allah di tempat baru nanti pasti lebih baik," tandasnya.
