Siapa yang tak tergiur dengan investasi yang bisa menghasilkan keuntungan besar. Apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang, yang semua seakan serba sulit. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hoesen memberikan tips kepada masyarakat agar terhindar dari penipuan investasi yang masih marak terjadi meski di tengah pandemi Covid-19.
"Bagaimana menghindari penipuan investasi? Pertama adalah waspada terhadap penawaran investasi yang memaksa atau dengan bujuk rayu, karena sebetulnya investasi itu harus rasional," ujar Hoesen seperti dilansir Antara, Kamis (5/11).
Kedua, lanjut Hoesen, masyarakat harus memastikan bahwa orang atau perusahaan yang menawarkan investasi telah berizin dari lembaga berwenang dan berkegiatan sesuai dengan izin. (Baca Juga: Waspada! Domain Situs Pialang Berjangka Ilegal Menjamur)
"Kemudian perhatikan tawarannya ini logis atau tidak, jangan tergiur. Nanti kamu kalau beli ini masuk surga, misalnya gitu. Surga di mana, surga di dunia atau di akherat. Nah itu logis atau tidak. Pokoknya mereka umumnya mengiming-imingi dengan sesuatu yang sangat luar biasa," kata Hoesen.
Ketiga, masyarakat harus tetap terus mewaspadai modus investasi dengan replikasi (misalnya investasi berkedok MLM) dan penguncian dana (misalnya uang tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu).
"Jadi menurut saya jangan pernah masuk ke area-area situ. Artinya kalau orang bisa jualan ke publik dengan transparan, tapi sekarang dijual lewat MLM, atau member get member, jual karena saudara atau sebagainya, berarti memang harus dipertanyakan. Kalau memang ini menggiurkan 10 persen atau 12 persen, tidak usah lewat saudara aja pasti mau kok orang kalau memang benar. Tapi banyak sekali yang tidak benar," ujar Hoesen.
Menurut Hoesen, secara tipologi, penipuan investasi biasanya menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dan dalam waktu cepat. Selain itu, masyarakat juga dijanjikan bunga tinggi dan bebas risiko.
"Dalam investasi, kita juga harus berpikir secara jernih dan wajar. Jadi jangan tergiur dengan bunga tinggi, jadi high risk high return, makin tinggi return pasti makin tinggi risikonya, terutama risiko penipuan," katanya.
Penipuan investasi umumnya juga menyasar masyarakat yang belum paham investasi. Hoesen menuturkan, saat ini dari 268 juta penduduk Indonesia, baru 3 juta penduduk yang telah menjadi investor di pasar modal. Berikutnya, penipuan investasi biasanya juga menggunakan tokoh agama, tokoh masyarakat, atau selebriti.
"Umumnya mereka menggunakan tokoh agama, saudara, orang tua, adik, kakak, dan orang-orang yang kita hormati untuk mengiming-imingi. Tapi mohon maaf, kita hormati orangnya tapi kita juga harus mengukur pengetahuannya literasinya. Jadi jangan sampai lewat orang-orang yang kita hormati, kita terpaksa untuk masuk," ujar Hoesen.
Sementara dari sisi legalitas, ciri-ciri penipuan investasi biasanya tidak memiliki izin. Biasanya memiliki izin kelembagaan, tapi tidak ada izini usaha. Ada pula yang telah memiliki izin kelembagaan dan usaha, tapi kegiatannya tidak sesuai izin.
Kasus terakhir yang "booming" adalah kasus PT Jouska Finansial Indonesia yang mendeklarasikan sebagai perencana finansial (financial planner) namun berpraktik sebagai penasihat investasi. Izin yang dimiliki hanya kegiatan jasa pendidikan lainnya, bukan sebagai penasihat investasi.
"Jadi dari sisi legalitasnya harus ada izin. Jika ada lembaga yang tidak punya izin, dia sudah harus kita curigai. Bapak ibu harus curiga dengan itu," kata Hoesen.
Sebelumnya, Satgas Waspada Investasi (SWI) yang beranggotakan 13 kementerian dan lembaga menyatakan terus meningkatkan upaya penindakan fintech peer to peer lending ilegal serta penawaran investasi dari entitas yang tidak berizin melalui peningkatan patroli siber (cyber patrol).
“Patroli siber terus kami gencarkan agar bisa menemukan dan memblokir fintech lending ilegal dan penawaran investasi ilegal sebelum bisa diakses dan memakan korban di masyarakat,” kata Ketua SWI Tongam L Tobing, Selasa (27/10) lalu.
Menurutnya, saat ini SWI telah melakukan patrol siber rutin yang frekuensinya akan terus ditingkatkan sejalan dengan masih banyaknya temuan fintech lending dan penawaran investasi ilegal melalui berbagai saluran teknologi komunikasi di masyarakat.
Pada Oktober ini Satgas kembali menemukan dan memblokir 206 fintech lending ilegal dan 154 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.
Satgas sejak tahun 2018 sampai Oktober 2020 telah menghentikan sebanyak 2923 fintech lending ilegal. Sementara 154 entitas yang menawarkan investasi ilegal terdiri dari; 114 Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) tanpa izin; 2 koperasi tanpa izin; 6 aset kripto tanpa izin; 8 money game tanpa izin; 3 kegiatan yang menduplikasi entitas yang memiliki izin; dan 21 kegiatan lainnya.
Masyarakat diimbau sebelum melakukan pinjaman di fintech lending dan berinvestasi di sektor keuangan untuk mememastikan pihak yang menawarkan pinjaman dan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan,” ujar Tongam.
Dapatkan artikel bernas yang disajikan secara mendalam dan komprehensif mengenai putusan pengadilan penting, problematika isu dan tren hukum ekslusif yang berdampak pada perkembangan hukum dan bisnis, tanpa gangguan iklan hanya di Premium Stories. Klik di sini.
