Dalam hubungan itu, dosen Hukum Perlindungan Konsumen Universitas YARSI Jakarta, Yusuf Shofie menyampaikan 9 tips yang perlu dipegang konsumen saat bertransaksi. Pertama, pastikan dulu item yang akan dibeli dan perkirakan harga sesuai kebutuhan sehari-hari. Ini penting agar ada skala prioritas yang harus dibeli konsumen.
Kedua, pastikan mekanisme pembayaran.Tunai atau kartu kredit atau fasilitas OVO atau sejenisnya. Ketiga, pastikan sistem pembayaran dari merchant supermarket atau supplier kebutuhan. Keempat, sistem pembayaran itu menjadi pertimbangan mengenai penting tidaknya bagi konsumen atau warga pergi datang ke merchant. Tentu tetap gunakan masker yang terbaik yang Anda punya. Keberpergian konsumen tetap memerhatikan jumlah orang dan alasan keberpergiannya. Anak-anak tidak usah ikut.
Kelima, jaga jarak antrian di supermarket atau supplier atau apotek atau klinik atau rumah sakit. Patuhi arahan atau panduan sekuriti setempat. Konsumen hanya perlu membeli barang secukupnya, tidak usah menumpuk barang. Keenam, setelah membayar cash atau kartu kredit, pastikan bukti transaksi diterima. Segera pulang ke rumah. Tidak usah mampir ke tempat-tempat yang tidak perlu. Jangan lupa isi bensin secukupnya kendaraan Anda di SPBU arah jalur pulang.
(Baca juga: Menaker: PHK Langkah Terakhir Hadapi Dampak Covid-19).
Ketujuh, jika sudah tiba di rumah, sebaiknya konsumen tidak langsung masuk rumah. Bersihkan kemasan item barang-barang yang dibeli dengan air sabun basah dengan menggunakan sama dan keringkan. Bukti transaksi rendam dalam air sabun, jangan digosok (agar tidak hilang cetakan item dan jumlah transaksi) lalu kibas-kibas sebentar, dan jemur seperti menjemur pakaian. Sebentar juga kering. Kedelapan, untuk makanan siap saji, buang bungkus, kemasannya di tempat sampah. Isinya, makanannya pindahkan ke tempat perabot makanan. Kalau tidak yakin, dipanaskan dulu sebelum dikonsumsi. Pastikan kebersihannya!
Kesembilan, jangan buang ‘bukti transaksi’ sesuai Penjelasan Pasal 46 ayat (1) huruf b UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bukti transaksi boleh dibuang jika item barang yang dibeli sudah sesuai kegunaannya (in consumer use). Khusus untuk kartu kredit, bukti transaksi dari mesin EDC baru dibuang, jika Anda sudah memastikan tagihannya sudah dibayar serta sudah diverifikasi bank penerbit kartu kredit (kreditur). Itu memang risiko berkartu kredit. Manfaatnya juga banyak. Ingat bahwa tagihan kartu kredit tidak ditangguhkan, apalagi dihapuskan Pemerintah. Dasar hukumnya Pasal 1131-1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
















