Jurnal Hukum Universitas Jambi mencatat bahwa hingga Januari 2024, terdapat 494 jurnal terakreditasi nasional, dengan 42 di antaranya telah terindeks Scopus. Selain itu, ada 2 jurnal terindeks Scopus yang belum terdata dalam pangkalan data akreditasi nasional (Sinta). Meskipun sudah banyak jurnal hukum yang dipublikasikan, hal ini tidak menutup peluang bagi para akademisi untuk menemukan ruang penelitian baru.
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran sekaligus pengurus Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI), Irawati Handayani, mengungkapkan bahwa penulis masih memiliki banyak ruang untuk mengeksplorasi penulisan jurnal hukum.
Ia mencontohkan bidang keahliannya sendiri, yaitu hukum internasional. Menurutnya, masih banyak celah penelitian yang bisa diangkat, salah satunya terkait isu pengungsi. Selama ini, definisi pengungsi umumnya merujuk pada mereka yang terancam akibat konflik agama, ras, maupun pandangan politik.
Baca Juga:
- Tips Memilih Jurnal Internasional dan Hindari Jurnal Predator
- Perhatikan Hal-hal Ini Sebelum Menulis Artikel di Jurnal Hukum
“Kemudian saya melihat peluang, bagaimana jika pengungsi ini melintas batas negara karena dampak perubahan iklim? Aturan mengenai hal tersebut belum ada. Ini menjadi keuntungan bagi saya ketika menemukan bahwa hukum internasional belum mengaturnya. Dari situ saya bisa mencari celah untuk masuk,” ujar Irawati dalam acara Coaching Clinic Bimbingan Jurnal Internasional yang diselenggarakan oleh FH Universitas Jayabaya dan FH Universitas Pancasila, Rabu (15/7).
Irawati juga menegaskan bahwa penggunaan Artificial Intelligence (AI) bukanlah hal tabu dalam penulisan jurnal. Ia sendiri memanfaatkan teknologi tersebut untuk memetakan area riset mana saja yang belum banyak diteliti oleh penulis lain.
“Dari sana saya kembangkan lagi. Jika ingin lebih spesifik, saya bisa mengaitkannya dengan praktik negara. Apakah Indonesia berpotensi memiliki pengungsi akibat perubahan iklim? Bagaimana nasib masyarakat di daerah pesisir? Apakah mereka juga terancam harus berpindah tempat?” terangnya.
Ia juga sepakat dengan pandangan seorang peserta yang menyatakan bahwa tujuan akhir dari sebuah karya ilmiah adalah menghasilkan naskah yang dapat menjadi warisan (legacy) di masa depan sekaligus memperkaya khazanah keilmuan para ahli hukum.
Berdasarkan pengalamannya, Irawati menyebutkan bahwa jurnal internasional sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana praktik hukum diterapkan di suatu negara, bukan sekadar teori semata. Ia menceritakan pengalamannya saat diminta menjadi penelaah (reviewer) untuk sebuah artikel jurnal yang terbit di Eropa, seperti di Islandia.
“Saat itu, saya diminta untuk mereviu bagaimana Indonesia mengatur atau merespons keberadaan masyarakat adat. Jurnal mereka berfokus pada minoritas etnis (ethnic minority). Dari situ saya menyadari bahwa mereka sebenarnya ingin mengetahui bagaimana praktik negara-negara di Asia dalam mengatur masyarakat adat (indigenous people),” tuturnya.
















