Jangan pergi menguras keringat di negeri orang tanpa bekal cukup. Pesan itu kerap didengar bagi calon TKI. Gubernur Bank Indonesia, (BI) Darmin Nasution menambah pesan bagi para TKI.
Darmin berpesan, agar TKI memiliki bekal keterampilan perencanaan keuangan selain mumpuni di satu bidang kerja tertentu. “Harus juga memiliki kemampuan perencanaan keuangan yang baik. Dengan demikian, devisa yang bisa disumbangkan mereka kepada perekonomian Indonesia lebih optimal,” terangnya usai menandatangani naskah Kesepakatan Bersama Edukasi Keuangan dalam Rangka Pemberdayaan TKI dengan Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar di Jakarta, Senin (1/8).
Darmin pada kesempatan itu mengatakan potensi devisa TKI di luar negeri per Juni 2011 mencapai AS$559,36 juta. Sebanyak 57,5 persen berasl dari TKI di kawasan Asia terutama Malaysia, dan sebanyak 40,3 persen dari TKI di Timur Tengah dan Afrika khususnya Arab Saudi.
“TKI menjadi salah satu target implementasi edukasi keuangan, karena jumlahnya yang signifikan dan semakin meningkat. Edukasi kepada mereka harus terus dilakukan, agar devisa yang disumbangkan TKI kepada perekonomian Indonesia dapat lebih optimal” katanya dikutip dari situs resmi BI, Senin (1/8).
Untuk itu, BI telah bekerjasama dengan Kemenakertrans dalam bentuk ‘Kesepakatan Bersama Edukasi Keuangan Dalam Rangka Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia’. Kesepakatan bersama ini untuk mensinergikan program masing-masing pihak agar kesadaran dan kemampuan perencanaan keuangan TKI meningkat.
Darmin mengatakan, edukasi ini juga penting untuk peningkatan kesadaran TKI mengenai aspek kehati-hatian dalam melakukan interaksi dan transaksi keuangan. Dengan demikian, keamanan serta kenyamanan bertransaksi tetap dapat terjaga.
Ditambahkan Menakertrans Muhaimin Iskandar, dengan edukasi keuangan yang baik, para TKI di luar negeri dapat memanfaatkan penghasilan selama bekerja dengan sebaik-baiknya. “Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan dan keluarganya melalui perencanaan keuangan dan pilihan produk serta jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan,” terangnya.
Muhaimin menambahkan, pemberdayaan TKI melalui edukasi perbankan ini ditekankan pada program-program yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para TKI dalam memanfaatkan jasa perbankan. Para TKI beserta keluarganya harus paham, dan dapat memilih produk/jasa keuangan yang ditawarkan pihak perbankan, sehingga para TKI dan keluarganya dapat terbiasa dalam mengelola tabungan, pinjaman kredit ataupun remitansi.
“Pemahaman dan kesadaran TKI dalam bidang perbankan perlu ditingkatkan sehingga mereka sebagai konsumen produk dan jasa keuangan mengerti akan hak dan kewajiban serta manfaat, risiko dan biaya perbankan sehingga lebih sadar dan berhati-hati dalam melakukan transaksi keuangan,” kata Muhaimin.
Muhaimin menjelaskan, dalam pelaksanaan kesepakatan ini, akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap enam bulan sebagai laporan pertanggungjawaban. Kesepakatan antara Kemenakertrans dan BI ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun dan dapat diperpanjang, diubah dan diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
Ditambahkan Darmin, kerjasama ini merupakan rangkaian lanjutan dari kegiatan edukasi perbankan yang telah dimulai BI sejak tahun 2008, yakni ‘Gerakan Ayo Ke Bank’. Secara keseluruhan, program-program yang dilaksanakan tersebut merupakan program inisiatif BI untuk memperluas akses keuangan, yang secara nasional merupakan bagian dari program kerja Financial Inclusion di bawah koordinasi kantor Wakil Presiden Republik Indonesia.
















