Di tengah percepatan perubahan sosial dan teknologi akibat revolusi industri 5.0, sistem hukum Indonesia menghadapi tantangan besar untuk tetap relevan dan responsif. Kondisi itu menjadi sorotan Ketua Mahkamah Agung (MA), Prof Sunarto dalam konferensi nasional hukum acara perdata, Rabu (19/11/2025).
Menurutnya pembaruan hukum tidak lagi dapat berjalan lambat sebagaimana peribahasa Belanda het recht hinkt achter de feiten aan yaitu hukum tertatih mengejar realitas. Transformasi hukum harus dilakukan secara sistematis, terukur, dan sejalan dengan praktik global agar mampu menjawab dinamika zaman yang bergerak cepat.
“Contoh ini sangat relevan dan menjadi landasan kuat untuk justifikasi aksesi konvensi-konvensi HCCH dan reformasi regulasi nasional agar semakin mendukung integrasi hukum global,” ujar Prof Sunarto dalam Konferensi Hukum Acara Perdata ke-8 dan Upgrading Acara Perdata 2025 kerjasama Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER) di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
Baca juga:
- FH UKI Tuan Rumah Konferensi Hukum Acara Perdata VIII, ADHAPER Dorong Finalisasi RUU KUHPer
- Sudah Ketinggalan Zaman, KUHPerdata Warisan Kolonial Perlu Diperbarui
- Reformasi Hukum Perdata Nasional: Dilema Adopsi Model Law dan Mendesaknya Penyesuaian Era Digital
Dia menyoroti peran yurisprudensi sebagai sarana transformasi hukum. Melalui prinsip judge made law, putusan-putusan MA dapat membentuk preseden yang melengkapi hukum tertulis, memperkuat konsistensi, dan meningkatkan kepastian hukum. Ia mencontohkan Putusan Nomor 976 K/Pdt/2015 yang memberi pedoman jelas dalam penyelesaian konflik pertanahan.
“Kaidah ini dilatarbelakangi oleh perlunya kepastian dalam sengketa pertanahan yang melibatkan sertifikat ganda. Dalam praktik, sertifikat ganda bisa muncul karena kesalahan administratif, tumpang tindih pendaftaran, atau kelalaian lainnya. Tanpa pedoman jelas, sengketa seperti ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai siapa pemegang hak yang sah,” tuturnya.
Transformasi hukum dilakukan melalui yurisprudensi, serta penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Pembaruan hukum acara perdata semakin diperkuat melalui PERMA Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi serta Peninjauan Kembali secara elektronik.
