Untuk diketahui, jumlah perkara PKPU mengalami kenaikan. Berdasarkan data yang dihimpun Hukumonline melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) lima pengadilan niaga di seluruh Indonesia, permohonan PKPU tercatat sudah mencapai 611 perkara per November 2023. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya, yaitu 510 perkara.
Berbeda dengan perkara PKPU, total jumlah perkara kepailitan yang masuk di lima pengadilan niaga mengalami penurunan. Sepanjang Januari-November 2023 tercatat jumlah perkara kepailitan yang terdaftar sebanyak 86 perkara. Jumlah ini turun 13 perkara dari tahun 2022 di periode yang sama.
Sarman menambahkan salah satu cara ‘menyelamatkan’ perusahaan-perusahaan dari imbas pandemi adalah dengan memaksimalkan konsumsi masyarakat.
Stabilitas harga pokok merupakan salah satu caranya karena pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga, sehingga pemerintah harus menjaga bagaimana harga pokok dapat stabil dan stok pangan seimbang.
“Hal-hal yang menyangkut dengan hajat hidup orang banyak seperti listrik, harga, gas dan bahan pokok lainnya itu harus betul-betul dilihat, karena itu semua yang mampu mendongkrak perekonomian kita,’’ imbuhnya.