"Lalu AGS mengupayakan gugatan dimenangkan. Sehingga pada 7 Maret AGS atas persetujuan HMS bertemu TA di PN Tangerang mengantarkan uang Rp7,5 juta untuk diserahkan ke TA dan WWN sebagai ucapan terima kasih. Namun uang kurang, lalu disepakati Rp30 juta, kekurangan akan diberikan," jelas Basaria.
Namun hingga waktu yang ditentukan Agus belum menyerahkan uang dan akhirnya sidang putusan kembali ditunda hingga 13 Maret 2018, atau hari ini. Alasan yang digunakan yaitu salah satu anggota majelis sedang berada di luar kota.
Agus pun memenuhi janjinya sehari sebelum sidang putusan yaitu pada 12 Maret 2018 sekitar pukul 16.15 WIB dengan membawa sisa uang sebesar Rp22,5 juta dengan menggunakan amplop berwarna putih. Namun belum juga diserahkan, ia sudah terlebih dahulu ditangkap petugas KPK yang telah menunggunya.
"Lalu tim ke Kebon Jeruk mengamankan HMS, tim lain ke bandara Soekarno-Hatta untuk amankan WWN baru sampai Jakarta setelah dari Semarang pada pukul 20.30 WIB," terang Basaria.
Komisioner perempuan pertama lembaga antirasuah ini juga memastikan tidak ada keterlibatan klien dari Agus dan Saipudin dalam perkara ini. Alasannya uang suap tersebut memang berasal dari advokat, bukan dari klien sebab mereka mengincar imbalan keberhasilan jika bisa memenangkan perkara ini.
Informasi yang diperoleh Hukumonline, Saipudin dan Agus merupakan advokat dari Kantor Hukum Jokusa & Associates, yang beralamat di Jalan Panjang Arteri Raya Pos Pengumben No. 68, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
"(Duit) Murni dari pengacara, dari hasil penyidikan ada kesepakatan antara pemilik tanah ada success fee mendapat 40-60, maka sebabnya advokat ini berusaha semaksimal mungkin memenangkan perkaranya. Tidak ada dari yang berperkara, karena ini success fee," tegasnya.
















