Tunggakan pajak penghasilan minyak dan gas (PPh-Migas) yang dilansir Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haryono Umar hanya segelintir dari tunggakan perusahaan migas pada Pemerintah Indonesia. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan kewajiban pajak yang belum dibayar perusahaan migas mencapai AS$583 juta.
Haryono Umar, melansir tunggakan PPh-Migas sebesar AS$113 juta setara Rp1,6 triliun. "Tunggakan itu berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP dan BPK tahun buku 2008-2010," ujar peneliti divisi korupsi pelayanan publik dan industri ekstraktif ICW, Firdaus Ilyas di Jakarta, Senin (18/7).
Dia uraikan, BPKP melakukan audit industri migas di Indonesia dan kemudian direview BPK. Hasil review BPK yang dituangkan pada 24 Mei 2011, diketahui ada kewajiban perusahaan migas pada negara.
Hingga tahun buku 2008, BPKP menyampaikan hasil pemeriksaan migas ke Ditjen Pajak dengan tunggakan pajak perusahaan migas mencapai AS$176,117 juta. Sedangkan temuan BPKP yang belum disampaikan ke DJP sebesar AS$108,099 juta. Tahun buku 2008, posisi kewajiban (outstanding) pajak perusahaan migas mencapai AS$284,216 juta.
Sedangkan tahun berikutnya, terdapat selisih (kurang bayar) antara kewajiban dan setoran dari kontrak bagi hasil sebanyak AS$139,459 juta. Lalu pada tahun 2010 ditemukan lagi selisih kurang bayar mencapai AS$159,330 juta.
“Sehingga total tunggakan pajak kurun waktu itu oleh 33 operator minyak dan gas mencapai AS$583 juta,” jelas Firdaus.
Jika diurai 10 besar penunggak pajak dimulai dari nilai terbesar dari 33 operator tersebut adalah CNOOC (AS$94,239 juta), lalu Conocophillips Grissik (AS$84,774 juta). Kemudian, Petrochina International Indonesia Ltd Block Jabung (AS$62,949 juta), Mobil Exploration Indonesia Inc – Blok Lepas Pantai Sumatera Utara (AS$59,998 juta). VICO (AS$42,987 juta), ExxonMobil Oil Indonesia Inc (AS$41,763 juta), Premier Oil Area Natuna Sea ‘A’ (AS$38,368 juta), BP West Java Ltd (AS$35,123 juta), Star Energy (AS$17,095 juta), dan PT Pertamina EP (AS$16,921 juta).
Menurutnya, negara tak boleh menyerah untuk menagih tunggakan pajak tersebut. Apalagi kewajiban itu sudah tertera dalam perjanjian kontrak bagi hasil antara operator dan Badan Pengelola (BP) Migas berdasarkan UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas.
Apabila ada operator yang keberatan, karena kontrak dibuat sebelum UU Migas berlaku, Firdaus menyatakan berdasarkan UU Migas, hal itu keberatan itu harus diabaikan. Dia lalu menyebut ketentuan Pasal 63 huruf c.
Pasal 63 Pada saat Undang-undang ini berlaku : c. semua kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan; |
Hanya satu kemungkinan menurut Firdaus apabila keberatan itu ditanggapi BP Migas yaitu dengan melakukan renegosiasi kontrak bagi hasil.
Pengelolaan Buruk
Firdaus menyatakan, besarnya tunggakan PPh-migas menguatkan anggapan banyak pihak selama ini yaitu pengelolaan sumber daya migas dan sumber daya alam secara umum begitu buruk. Transparansi masih minim, padahal untuk menentukan kewajiban operator, menurutnya tidaklah terlalu sulit.
BP Migas sebagai pengelola, menurutnya sangat minim menjalankan tugas pengawasan seperti diamanatkan UU Migas. Karena sistem pelaporan setiap operator dilakukan melalui mekanisme laporan kuartal, sekalipun laporan yang masuk untuk diaudit oleh BPKP adalah penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak dilakukan oleh operator sendiri.
Pemeriksaan BPKP mengacu pada UU No 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebelum dinyatakan tidak berlaku karena lahirnya UU 22/2001. Terutama Pasal 29 UU 8/1971 yang menyatakan “Direktorat Akuntan Negara bertugas mengadakan pemeriksaan terhadap perhitungan tahunan”.
Sehingga, kewenangan DJP untuk memeriksa pajak operator bagi hasil migas tidak berlaku. Sekalipun berdasarkan UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, kewenangan pemeriksaan pajak dilakukan oleh Ditjen Pajak.
Karena itu ICW menilai KPK tak hanya sebatas memberi rekomendasi perbaikan sistem pengelolaan migas, tapi juga mengusut mengapa tunggakan begitu besar. Firdaus menilai, tunggakan muncul berawal dari proses keberatan operator akan hasil pemeriksaan auditor. “Diduga memang ada yang sengaja PPh ini tak ditagih untuk selanjutnya muncul perbuatan seperti dilakukan Gayus,” papar Firdaus.
