Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden yang sempat membara akibat beberapa kali pengajuan hak interpelasi, ternyata mencapai anti-klimaks pada Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan I. Rapat bisa dibilang berjalan sangat harmonis, terbukti ‘ancaman' interupsi yang sebelumnya disuarakan sejumlah anggota DPR tidak terjadi.
Keharmonisan kedua lembaga tinggi negara ini juga terlihat terkait gonjang-ganjing calon independen dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Isu ini menjadi hangat berkat putusan fenomenal Mahkamah Konstitusi (MK) No. 05/PUU-V/2007 yang mengabulkan permohonan uji materiil terhadap UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). MK melalui putusannya membuka keran bagi calon perseorangan non-partai politik (parpol) untuk maju dalam Pilkada.
Dalam pidatonya, Ketua DPR Agung Laksono mengatakan putusan MK memiliki makna penting bagi pertumbuhan demokrasi. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada calon independen dapat mendorong lahirnya kepemimpinan sosial politik yang dinamis dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, dan kepastian hukum. Namun, di sisi lain menjadi tantangan bagi parpol untuk mempersiapkan kadernya yang lebih berkualitas.
Dampak lebih lanjut dari keputusan MK tentang keikutsertaan calon perseorangan dalam Pilkada akan menjadi fokus pembahasan segera antara Dewan dan Pemerintah, kata Agung.
Revisi terbatas terhadap UU Pemda ditegaskan Agung menjadi opsi tunggal yang diusung DPR. Dia menjelaskan DPR memilih revisi UU Pemda karena dapat dilakukan lebih terbuka dengan menerima masukan dari masyarakat. Pilihan ini juga memungkinkan terciptanya aturan yang lebih komprehensif. Tidak hanya mengatur persyaratan yang harus dipenuhi calon perseorangan, tetapi juga ketentuan lain seperti mekanisme dukungan dari jumlah pemilih.
Agung menginformasikan pimpinan DPR telah menerima surat dari 78 anggota DPR lintas fraksi yang mengajukan RUU usul inisiatif DPR tentang revisi terhadap UU Pemda. Surat tersebut selanjutnya akan diteruskan ke Badan Legislasi (Baleg) untuk dilakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Selain itu, Pimpinan DPR juga telah menyurati Presiden untuk segera mengagendakan pertemuan konsultasi.
Akan kami pedomani dan jalankan dengan harapan kita bisa menjalin kerjasama yang lebih baik lagi, ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) singkat sebelum mengakhiri pidato kenegaraannya. Jawaban ini menyiratkan penegasan sikap pemerintah pun sejalan dengan DPR, yakni revisi UU Pemda sebagaimana belakangan disuarakan oleh sejumlah jajaran kabinet. Kesepahaman ini semakin ditegaskan oleh klaim Agung bahwa Presiden dan DPR telah sepakat pembahasan payung hukum ini merupakan prioritas utama.
Pilkada jalan terus
Lebih lanjut, Agung mencoba merespon desakan sejumlah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) agar Pilkada di 12 daerah ditunda sampai ada payung hukum yang jelas. Dia menegaskan sikap DPR tidak mendukung penundaan tersebut dan berharap Pilkada dapat berjalan dengan aturan-aturan yang lama. Sehingga tidak terjadi kekosongan pemerintahan sebagai akibat belum terpilihnya kepala daerah yang baru, tambahnya.
Sikap DPR didukung oleh Ketua MK Jimly Asshiddiqie, walau putusan MK merekomendasikan calon independen Pilkada cukup diatur oleh KPU. Guru Besar Hukum Tata Negara (HTN) ini meminta semua pihak bersabar menunggu lahirnya pijakan hukum yang jelas sehingga putusan MK benar-benar dapat diimplementasikan. Jimly yakin baik DPR dan pemerintah akan konsisten mewujudkan komitmen mereka memprioritaskan revisi RUU Pemda. Menurut keterangan, tahun ini juga sudah harus selesai pengaturannya, ujarnya.
KPUD, menurut Jimly, seharusnya jangan memaksakan hasrat mereka untuk menunda Pilkada. Pasalnya, KPU selaku otoritas tertinggi lembaga penyelenggara pemilu telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 649/15/VII/2007. Dengan label 'Penting/Segera', surat tertanggal 31 Juli 2007 tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan Putusan MK tersebut mensyaratkan perubahan undang-undang. Artinya, sebelum terwujud perubahan yang dimaksud maka Pilkada dapat terus berjalan merujuk pada peraturan yang berlaku sekarang.
SE No. 649/15/VII/2007 3. Berdasarkan hal-hal angka 1 dan angka 2 tersebut, sepanjang belum ada perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tetap menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
|
Calon independen untuk Pilkada, saya yakin bisa 2008. Pemerintah dan DPR sudah sepakat memprioritaskan revisi terbatas UU No. 32 Tahun 2004, ujar Agung, selepas perhelatan Rapat Paripurna.
















