Masalah muncul, ketika Ketua TPRP Depkeu Hekinus Manao mengaku bahwa saat rekening ditutup pada 8 September 2006, dana yang tersisa hanya sebesar Rp 5,5 juta dan telah disetor kas negara. Jumlah ini meningkat setelah BPK berhasil mengendusnya. Sebelumnya, pada 2004, sisa dana di rekening Bank BNI itu hanya sebesar Rp 3,63 juta.
Lantas kemana larinya dana tersebut? Dalam siara pers pada 19 Desember lalu, Depkumham menyatakan bahwa dari uang sitaan sebesar Rp3,987 miliar, dana sebesar Rp3,303 miliar dialirkan ke Tim Likuidasi Bank Harapan Sentosa – Dalam Likuidasi (BHS-DL). Dari nilai tersebut disinyalir mengalir lagi kepada kreditor Bank Harapan Sentosa.
Selain itu, masih dalam siaran pers, Tim Gabungan Pengumpulan Data Aset Hendra Rahardja juga kebagian honor sebesar Rp680,332 juta. Tim itu terdiri dari unsur Depkumham, Kejaksaan Agung, PPATK-BI, Departemen Luar Negeri, Tim Likuidasi BHS-DL dan Kepolisian.
Saat dikonfirmasi, Dijen Administrasi Hukum Umum Depkumham Syamsudin Manan Sinaga mengaku tidak mengetahui latar belakang penggunaan dana itu. Saat itu saya belum menjabat sebagai dirjen, ujarnya saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Rabu (26/12).
Konspirasi
Dalam penilaian Arif, penggunaan rekening Depkumham untuk menampung hasil sitaan itu merupakan konspirasi untuk melakukan penyelewengan anggaran. Seharusnya uang hasil sitaan masuk ke rekening kejaksaan agung. Yang punya hak sita kan kejaksaan, tandasnya.
Seharusnya kejaksaan yang tergabung dalam Tim Gabungan Pengumpulan Data Aset Hendra Rahardja tidak membiarkan hal itu terjadi. Kalau ini tidak ditertibkan, ini akan dilakukan kementerian yang lain dan semakin memperburuk sistem pengelolaan keuangan negara, terang Arif.
Arif juga menghimbau kepada Komisi III DPR untuk melakukan pengawasan dengan memanggil Menteri Hukum dan HAM. Tujuannya untuk memperoleh penjelasan meminta pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut. Hal ini karena seluruh proses penganggaran diusulkan atau direncanakan oleh eksekutif, sedang pembahasan dan penetapannya bersama DPR.
Secara administrasi keuangan, lanjut Arfi, menteri keuangan harus menertibkan rekening liar itu. sementara BPK juga tidak boleh tinggal diam. BPK harus melacak atau mengaudit potensi penyimpangan penggunaan, tandasnya. Jika ditemukan indikasi korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi juga harus turun tangan.
Pernyataan itu dilontarkan oleh Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Arif Nur Alam terkait dengan rekening milik Bank Harapan Sentosa (Bank BHS) yang berada di bawah Dephukham.
Arif menegaskan bahwa dalam sistem pengelolaan keuangan, kementerian tidak boleh langsung menggunakan uang hasil sitaan. Harusnya masuk ke kas negara dulu. Barulah dialokasikan untuk kepentingan kementerian itu, ujarnya saat dihubungi melalui telepon selulernya, Rabu (26/12).
Seperti diketahui, keberadaan rekening Bank BHS di Dephukham terungkap setelah Tim Penertiban Rekening Pemerintah (TPRP) Depkeu berhasil mengendusnya. Dari laporan TPRP terungkap bahwa rekening BHS yang ada di Bank BNI Cabang Tebet itu ternyata atas nama Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM.
Pembukaan rekening itu merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No M.48-PR.09.02 Tahun 2003 tertanggal 14 Mei 2003 yang waktu itu masih dijabat oleh Yusril Ihza Mahendra. Keputusan itu terkait dengan pembentukan Tim Gabungan Pengumpulan Data Aset untuk melacak kekayaan Hendra Rahardja, mantan pemilik Bank BHS. Dana yang terkumpul kemudian dimasukkan dalam rekening tersebut.
Waktu itu, dana yang berhasil diselamatkan dan dimasukkan ke dalam rekening berjumlah Rp3,988 miliar. Uang itu berasal dari penyitaan uang almarhum Hendra Rahardja senilai 634.000 dolar Australia. Kemudian, ditransfer dana sebesar Rp3,31 miliar ke tim likuidasi. Dana itu setelah dikurangi biaya Tim Gabungan Pengumpulan Data Aset Hendra Rahardja di Australia. Biaya disetujui dibebankan pada anggaran Tim Likuidasi BHS.
