Keenam, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, M Luthfi, didapuk menjadi menteri perdagangan menggantikan Agus Suparmanto. Luthfi diketahui pernah menjadi menteri perdagangan pada Februari-Oktober 2014 setelah sebelumnya menjadi duta besar Indonesia untuk Jepang pada 2010-2013.
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Juliari Peter Batubara sebagai tersangka korupsi. Ia diduga menerima uang suap sebesar Rp17 miliar dari dua paket sembako Bantuan Sosial Covid-19 masing-masing sebesar Rp8,2 dan Rp8,8 miliar melalui Adi Wahyono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berasal dari pemilik PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) Matheus Joko Santoso yang juga merupakan PPK.
Selain Juliari, KPK menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka penerima suap dalam kasus perizinan tambak, usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.
Sebelumnya, Analis Kebijakan Publik Abi Rekso berpendapat Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan melakukan perombakan atau "reshuffle" kabinet menyusul dua menteri terlibat tindak pidana korupsi. Abi mengatakan stabilitas pemerintahan kian terganggu setelah dua Menteri Kabinet Presiden Jokowi, terseret kasus korupsi, yakni Menteri KKP Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara.
Kejadian yang berturut ini bukan saja mencengangkan publik luas, namun juga menjadi tamparan kuat kepada para pendukung Jokowi yang selama ini konsisten melawan budaya korup dalam pemerintahan.
"Reshuffle kali ini adalah kebutuhan atas menjawab kebuntuan sistem. Sudah ada dua Menteri Kabinet Jokowi yang tersangkut masalah korupsi. Sebelum catatan Itu bertambah ada baiknya Presiden mulai mempertimbangkan rombak kabinet segera mungkin. Ini bukan soal politik akomodatif, ini tentang keberlangsungan sistem pemerintah di masa krisis pandemik," tutur Abi Rekso, Jumat (18/12).
Selain dua menteri yang terlibat korupsi, kata dia, Menkes Terawan juga menjadi sorotan penilaian yang kurang memuaskan. "Sektor kesehatan adalah barang publik yang sangat vital bagi masyarakat. Sudah semestinya sejak awal orang yang memimpin Kementerian Kesehatan adalah orang yang selalu bergumul pada problem kesehatan rakyat. Bukan semata-mata orang yang meletakan pelayanan kesehatan sebagai sektor bisnis jasa. Itu bertentangan dengan paradigma keadilan sosial," ucap Sekjen Pergerakan Indonesia ini.