Pada acara Sosialisasi dan Forum Group Discussion (FGD) Tugas, Fungsi, dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) lalu, Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof. M. Syarifuddin menuturkan bagaimana MA selama ini secara aktif turut serta dalam menjaga pertumbuhan ekonomi negara.
Tak hanya itu, Prof. Syarifuddin turut menyampaikan MA juga senantiasa mendukung iklim usaha di Indonesia. Hal tersebut diaktualisasikan melalui salah satu peranan yang diberikan yakni terus melakukan modernisasi pada core business utama yaitu penanganan perkara.
“Mahkamah Agung pada tahun 2022 telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6, 7 dan 8 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya,” ungkap Ketua MA, Prof. M. Syarifuddin, seperti dikutip dari laman resmi MA RI, Jum'at (23/6/2023) lalu.
Baca Juga:
- Ketua MA Lantik 3 Hakim Agung Baru
- Pesan Ketua MA Saat Halal Bihalal dan Perayaan Milad IKA UII ke-56
Keberlakuan dari ketiga aturan yang disebutkan menurutnya dapat menghubungkan seluruh penanganan perkara dalam satu sistem informasi. Hal tersebut menjadi salah satu Upaya MA dalam melakukan modernisasi terhadap penanganan perkara guna mendukung iklim usaha di Indonesia.
Adapun keterhubungan seluruh penanganan perkara dimaksud mencakup mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama sampai dengan Tingkat Kasasi, termasuk Peninjauan Kembali. Upaya yang dilakukan ini dilakukan beriringan dengan semakin berkembangnya sektor keuangan di Indonesia yang bertumbuh pesat.
Pesatnya pertumbuhan ekonomi dapat terlihat dari data yang diterbitkan Badan Pusat Statistik, di tahun 2022 lalu, ekonomi Indonesia dikatakan tumbuh sebesar 5,31%. Angka tersebut disebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 lalu dengan pertumbuhan 3,70%.