“Uang yang di rekening penyelenggara kan tidak secara langsung dijamin LPS. Tapi kalau dia punya rekening di bank, itu uang yang dia mainkan di bank sendiri, itu masuk barang yang dicover LPS. Jadi harus dilihat menyeluruh, jangan hanya mempermudah saja. kita tidak melarang transaksi, tapi model pelaksanaan transaksinya harus paham. Sesuatu yang terlalu mudah, eksesnya juga gampang. Ini yang kita mumpung baru, hal-hal ini mesti dipagar supaya menjadi sesuatu yang biasa,” kata Riswinandi.
Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Indonesia Ajisatria Suleiman justru menanggapi bahwa penggunaan escrow account oleh fintech menjadi simbiosis mutualisme dan menepis isu bahwa kehadiran fintech akan mendisrupsi jasa keuangan formal. Memang, ada masukan mengenai batas waktu penempatan dana pada escrow yang dikemukakan sejumlah fintech yang merupakan anggota Asosiasi Fintech Indonesia, namun di luar hal tersebut, ia tegas mengatakan bahwa bisnis fintech tidak bertabrakan dengan perbankan dan jasa keuangan lainnya.
“Dulu ada mitos, bank dan fintech berkompetisi karena bank tidak mau escrow dipakai peer to peer lending karena menurut mereka bertentangan dengan praktik bank, tapi banyak bank justru mendukung adanya escrow. Jadi itu terlihat bahwa antara fintech dan bank saling mendukung. Kita melihat sangat positif arahnya. Berarti ini bukan isu. Mudah-mudahan ini bisa tertuang dalam RSEOJK ini,” kata Ajisatria kepada Hukumonline.
Dimintai tanggapannya, TB Product Head Bank Danamon, Elisa Majasari Halim mengatakan bahwa bank punya peran di tengah fintech dalam hal sistem pembayaran, penyaluran dana, dan pengumpulan dana dari peminjam. Dengan escrow account, pemberi pinjaman (lender) dapat langsung mengirimkan uangnya melalui virtual account tanpa perlu dilakukan secara manual. Terkait batasan waktu dalam escrow account, Elisa menilai batasan waktu di atas tujuh hari bukan sebagai praktik pengumpulan dana, melainkan memang skema model bisnis Peer to Peer Lending seperti itu.
“Kami netral, kami siap men-support keputusan apapun dari OJK apakah 7 hari, 30 hari, 60 hari kami siap, baik dari kesiapan sistem dan lain lain. Tapi kembali lagi, penyelenggara yang tahu mana yang secara bisnis masuk tapi secara regulasi tetap menganut prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen,” kata Elisa kepada Hukumonline beberapa waktu lalu. Baca Juga: BI Analisa Struktur Kepemilika Pasca GO-JEK Akuisisi 3 Fintech Startup
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana berpendapat tidak benar kehadiran fintech mendisrupsi pangsa pasar perbankan tanah air. Sebaliknya, perbankan didorong agar saling berkolaborasi dengan penyelenggara fintech misalnya dalam rangka mengembangkan layanan digital. Menurut Heru, baik bank dengan modal besar atau bank modal kecil, keduanya mesti sama-sama mengambil inisiatif saling berkolaborasi agar memberikan pilihan buat masyarakat atau nasabah layanan yang cepat, murah, dan aman.
“Fintech bukan pukulan telak bagi bank. Bank siap hadapi. Mereka bisa kolaborasi dan digitalisasi layanannya. Bank besar dan kecil lakukan hal yang sama. Fintech tidak akan mendisrupsi perbankan kita, tapi justru pemicu berikan layanan yang baik dan cepat,” kata Heru.
















