“Sampai saat ini, Kebijakan Satu Peta telah turut membantu penyelesaian konflik tumpang tindih penguasaan lahan, termasuk izin-izin di atasnya. Kemenko Perekonomian terus mendorong Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta di tahun-tahun mendatang,” ungkap Airlangga.
Selain itu, kehadiran UU Cipta Kerja diharapkan berperan juga dalam upaya pencegahan korupsi. Sebab, peraturan ini akan meningkatkan transparansi di sektor tata ruang dan pertanahan, penyederhanaan izin usaha, kepastian layanan dalam investasi, memudahkan UMKM untuk berusaha, peningkatan jaminan hukum pada pelaku usaha, sampai dengan penerapan ultimum remedium yang berkaitan dengan sanksi.
“(UU Cipta Kerja) mempercepat upaya Pemerintah dalam melakukan transformasi ekonomi nasional. Harapannya Indonesia akan mampu keluar dari jebakan kelas menengah (middle income trap) di 2035. Pencegahan korupsi menjadi hal utama dalam transformasi perekonomian tersebut,” jelasnya.
Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan tindakan korupsi akan menghambat usaha Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi, bermartabat, dan memiliki tingkat kesejahteraan yang adil bagi masyarakat.
"Mencegah dan membangun sistem yang antikoruptif secara komprehensif akan sangat menentukann apakah sebuah bangsa bisa meneruskan perjalanan menjadi berpendapatan tinggi, bermartabat dan memiliki kesejahteraan yang adil," katanya dalam acara yang sama.
Oleh sebab itu, Sri Mulyani menuturkan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan dan law enforcement yang tegas serta kredibel, namun juga harus diberikan berbagai macam edukasi dan komunikasi.
"Itu karena tata kelola dan integritas adalah pondasi yang luar biasa penting bagi suatu bangsa," ujarnya.